Jakarta (Antara Kalbar) - Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa
survei yang dilakukan terkait kinerjanya dapat menjadi koreksi bagi
pemerintah, dan bukan mengukur elektabilitas.
"Kalau ada
survei ya menjadi koreksi, mana yang perlu kita benahi dan perbaiki, itu
yang harus kita kerjakan. Semuanya ada kekurangannya di ekonomi kurang
apa, di bidang hukum kurang apa, di bidang sosial budaya kurang apanya
ya diperbaiki," kata Presiden Joko Widodo dalam wawancara khusus dengan
LKBN Antara menyambut tiga tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Istana
Merdeka, Jakarta, Senin (16/10).
Ia pun mengaku belum memikirkan soal elektabilitas yang disuguhkan dari hasil survei tersebut.
"Survei itu untuk koreksi saya, jangan dilihat hanya elektabilitas
saja. Kita ini bekerja kok mengurusi elektabilitas?", tambah Presiden.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa setiap hari ini hanya fokus
bekerja berkeliling kabupaten dan provinsi untuk memastikan agar
program-program pemerintah benar-benar dikerjakan.
"Wong
pekerjaan kita setiap hari (bepergian) berganti kabupaten, berganti
provinsi, pontang-panting masih mengurus untuk menyelesaikan hal yang
memang harus kita selesaikan, harus kita kontrol, harus kita awasi,
harus kita selesaikan," ungkap Presiden.
Sehingga ia tidak ingin memecah konsentrasi pekerjaan dengan mencari dukungan untuk masa pemerintahan selanjutnya.
"Kalau kita pecah konsentrasi kan juga tidak benar. Saya kira
urusan survei itu urusan lembaga survei, urusan penilaian masyarakat
terhadap apa yang sudah kita kerjakan, apakah dinilai tidak baik atau
dinilai cukup baik atau dinilai baik ya dipersilakan. Tugas saya masih
banyak," kata Presiden.
Pada 5 Oktober 2017 lalu, Saiful
Mujani Research & Consulting (SMRC) mengumumkan hasil survei yang
dilakukan SMRC medio 3-10 September 2017 terkait kecenderungan dukungan
politik pada tiga tahun pemerintahan Presiden Jokowi.
Hasilnya, angka kepuasan publik atas kinerja Jokowi September 2017
sebesar 68 persen. Angka itu cenderung menguat dan stabil.
Kinerja Jokowi dinilai positif untuk sejumlah hal seperti kondisi
ekonomi dan penanggulangan berbagai masalah penting oleh pemerintah
misalnya kondisi politik, penegakan hukum, keamanan, dan ketertiban.
Namun hal yang masih kurang adalah mengatasi pengangguran,
kemiskinan, dan harga kebutuhan pokok. Namun situasi inflasi yang
cenderung stabil memberikan dukungan terhadap Jokowi.
Pada
survei yang sama, Jokowi mendapat dukungan dari 45,6 persen responden
seandainya pemilu digelar saat survei. Dukungan terhadap Jokowi
mengungguli pesaingnya dalam pilpres 2014, Ketua Umum Partai Gerindra
Prabowo Subianto yang dipilih 18,7 persen responden.
Survei
ini melibatkan 1.220 responden yang merupkan warga negara Indonesia
(WNI), telah mempunya hak pilih dalam pemilihan umum yakni sudah berumur
17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.
Responden dipilih secara random atau multistage random sampling.
Respons rate atau responden yang dapat diwawancarai secara valid sebesar
1.057 atau 87 persen.Budi Suyanto
Jokowi: Survei Jadi Koreksi Bagi Pemerintah
Selasa, 17 Oktober 2017 13:17 WIB