"Masalah dana hibah yang disampaikan ke Kayong Utara, mungkin karena daerah baru juga, dengan APBD terkecil di Kalimantan Barat, namun insya Allah kami mempersiapkan kalau misalnya ada hal-hal yang terjadi di luar perkiraan yang sudah dilakukan Kapolres," kata Bupati di Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalbar, Jumat.
Dana yang disalurkan oleh pemda setempat untuk pengamanan Pilkada 2018 melalui dua tahap.
Tahap pertama pada tahun 2017 sebesar Rp150 juta sedangkan tahap kedua pada 2018 sebesar Rp2,145 miliar.
Sehingga total dana pengamanan yang diterima oleh Polres Kayong Utara sampai saat ini sebesar Rp2,295 miliar.
"Kami meyakini bahwa kepolisian, khususnya Polres Kayong Utara siap mengawal pelaksanaan Pesta Demokrasi di tahun 2018 ini," ujar Hildi Hamid.
Bupati yang akan berakhir masa jabatannya ini menceritakan pengalamannya pada Pilkada Kayong Utara dimana tidak terjadi potensi gesekan karena isu tertentu. Namun yang perlu menjadi perhatian, dikatakan Hildi Hamid ialah ego sektoral di beberapa Kecamatan.
"Beradasarkan pengalaman dua kali Pilkada di Kabupaten Kayong Utara ini tidak ada politik identitas, hanya memang yang harus kita waspadai, karena masyarakat Kayong Utara ini tidak terlepas dengan ego sektoral, antarkecamatan, ini yang menjadi perhatian kita semua," ujar Hildi Hamid.
Ia menambahkan, ke empat pasang bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang sudah mendaftar ke KPU setempat masih memiliki hubungan keluarga. Sehingga di setiap kesempatan ia juga memberikan masukan agar sesama kandidat yang maju untuk dapat terus menjaga tali silaturahmi.
"Para calon ini juga mempunyai hubungan kekeluargaan. Jadi kita sampaikan jangan sampai putus tali silaturahmi, antara pendukung dan calon," kata dia.
(T011/K007)