Pontianak (Antaranews Kalbar) - Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar nomor urut 2, Karolin Margret Natasa dan Suryadman Gidot, menegaskan komitmennya mewujudkan pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
"Kehadiran kami yang lengkap, dengan pak calon wakil gubernur pada kegiatan KPK ini, untuk menunjukkan keseriusan dan komitmen kami, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme," kata Karolin didampingi Gidot, saat menghadiri Pembekalan Anti Korupsi dan Deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), yang digelar KPK dan KPU provinsi Kalbar, di Kantor Gubernur Kalbar, Rabu.
Menurutnya, membangun pemerintahan yang bersih dari KKN, tidaklah mudah. Karena itu dibutuhkan sistem dan kemauan politik dari pimpinan daerah, hal itulah yang akan dilakukan Karolin dan Gidot, untuk mewujudkan Kalbar Hebat bersih dari KKN.
Baca juga: Karolin-Gidot siap bantu permodalan petani sawit
"Kita akan meniadakan KKN. Yang dibangun tentu sebuah sistem. Kalau saya di Kabupaten Landak saat ini sedang membangun sistem e-budgeting kemudian pembayaran non tunai," jelasnya.
Jika diberi mandat oleh rakyat menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar, Karolin dan Gidot akan meneruskan apa yang sudah dilakukan pemerintah provinsi Kalbar selama ini. Dimana, untuk laporan keuangan, pemerintah daerah mampu menyajikannya sesuai dengan undang-undang dan peraturan. Sehingga tidak heran, jika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima kali berturut-turut.
"Membangun pemerintahan yang bersih dari KKN, adalah visi dan misi kami berdua dan kedepan yang sudah ada akan kami terus perbaiki. Setahu saya, pemerintah provinsi Kalbar sudah didampingi KPK untuk menyusun sistem laporan pengelolaan keuangannya," katanya.
Baca juga: Tokoh Masyarakat Madura Mempawah pilih Karolin-Gidot
Karolin-Gidot komitmen pemerintahan bebas KKN
Rabu, 9 Mei 2018 16:42 WIB