Pontianak (Antaranews Kalbar) - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menyatakan sangat prihatin melihat belanja modal yang terdapat di dalam APBD Kalbar tahun 2018 hanya di kisaran 16 persen.
"Saya sangat prihatin akan hal ini, karena sesuai ketentuan belanja modal itu harus minimal 29 persen. Sekarang kita baru ditataran 16,5 persen, cuma separuhnya dan ini sangat salah," kata Sutarmidji saat menyampaikan sambutan pada Apel Pagi Pemprov Kalbar, di Pontianak, Senin.
Untuk itu, dirinya meminta kepada seluruh SKPD yang ada untuk bisa bekerjasama dalam memperbaiki belanja modal tersebut. Ia optimistis untuk belanja modal akan naik 29 persen pada tahun depan, agar masyarakat Kalbar bisa menikmati pelayanan kinerja pemerintah.
"Jadi para pejabat maupun ASN di lingkungan pemprov jangan mau kompromi-kompromi, khusus untuk staf, kalau ada atasan yang memotong dalam berbagai apapun, baik sebesar apapun tidak boleh. Silahkan laporkan ke saya," tuturnya.
Mantan Wali Kota Pontianak dua periode itu juga menekankan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membangun Era Baru dalam tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, jujur,dan akuntabel.
Dirinya juga meminta untuk mengenai tata kelola keuangan lebih transparan dan benar selama ia menjabat sebagai Gubernur Kalbar hingga akhir masa jabatan.
"Saya pastikan tata keuangan tata kelola keuangan harus transaparan dan benar. Saya sudah membaca ringkasan perubahan anggaran dan saya pastikan perubahan anggaran pada hari mendatang untuk ditunda," katanya.
Adapun alasan penundaan pembahasan karena banyak menemukan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan dalam perubahan anggaran tersebut.
"Saya tidak ingin selama dalam pemeritahan saya yang dimulai pada tanggal 5 september kemarin, ada tata kelola keuangan yang tidak dilakukan dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Sutarmidji.
Sutarmidji mengingatkan kepada seluruh ASN di jajaran pemerintahan provinsi, apapun kendala yang dihadapi dalam mengelola keuangan suatu kebijakan, jangan terjebak dalam persengkongkolan pengaturan kepada siapapun baik dalam kondisi apapun yang dihadapi nantinya.
"Ketika saya dan pak Ria Norsan usai dilantik, kami mendapatkan arahan dari KPK dalam kelola keuangan. Tahun ini KPK mengungkap kasus korupsi sebanyak 70 kasus di daerah dan saya tidak mau kasus korupsi ada di Kalbar," katanya.
Untuk itu, ia mengajak bersama-sama menciptakan transparansi keuangan, agar semakin banyak yang bisa diperbuat bagi masyarakat.
Sutarmidji prihatin belanja modal APBD Kalbar 16 persen
Senin, 10 September 2018 14:08 WIB