Sintang (ANTARA) - Pemkab Sintang sedang menyusun program kerja tahun 2020 yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Untuk mewujudkan rencana tersebut, selain melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) mulai dari Desa dan Kecamatan, Pemerintah Kabupaten Sintang juga menggelar Konsultasi Publik agar mendapatkan masukan dan saran dari banyak pihak terhadap rencana kerja Tahun Anggaran 2020.
Pemerintah Kabupaten Sintang melaksanakan Konsultasi Publik terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 di Pendopo Bupati Sintang.
Kepala Bappeda Kabupaten Sintang Kartiyus menyampaikan konsultasi publik ini wajib dilaksanakan ini bagian dari upaya Pemda Sintang menyerap aspirasi masyarakat.
"Organisasi Perangkat Daerah (OPD) silakan catat usulan masyarakat dan dimasukkan ke dalam program kerja. Pada 11-18 Maret 2019 akan ada Forum OPD dan Camat. Ini wadah komunikasi Camat menyampaikan aspirasi masyarakat kepada seluruh OPD berdasarkan hasil musrenbang tingkat desa dan kecamatan yang baru saja selesai dilaksanakan. Hasil Forum OPD akan dibawa pada pelaksanakan Musrenbang tingkat Kabupaten Sintang pada 21 Maret 2019,” terang Kartiyus.
APBD Kabupaten Sintang untuk 2020 masih sama yakni Rp1,9 triliun. Namun kalau ditambah dengan anggaran perubahan akan menjadi sekitar Rp2 triliun.
"Kita juga sudah menyiapkan anggaran untuk Pilkada Sintang karena memang harus dibiayai APBD sekitar Rp50 miliar. Tahun 2020 Sintang menjadi tuan rumah pelaksanaan pertemuan tingkat nasional Lingkat Kabupaten Temu Lestari. Tahun 2020 belanja tidak langsung akan bertambah karena penerimaan CPNS dan P3K. Tantangan terbesar kita adalah menurunkan angka kemiskinan di Sintang," lanjutnya.
Dia mengatakan negara sudah membantu warga miskin dengan memberikan PKH dan tunjangan lansia. Biaya hidup di Kabupaten Sintang menjadi kabupaten termahal di Kalbar. Biaya hidup paling murah di Kayong Utara. Maka masyarakat Sintang harus segera bergerak ke ekonomi kreatif.
Bupati Sintang Jarot Winarno menyampaikan bahwa konsultasi publik ini bukti bahwa Pemkab Sintang mendengarkan masukan dari masyarakat sebelum mengesahkan anggaran.
"Tahun 2020 kita sebut sebagai tahun pengembangan. Beberapa isu yang kita perhatikan tahun 2020 adalah isu produktivitas pertanian, produktivitas pelaku bisnis, produktivitas sektor jasa dan produktivitas ASN. Ada juga isu lingkungan, penurunan angka kemiskinan, sawah dan daerah kumuh, isu pelayanan publik," jelasnya.
Ombudsman Kalbar pada 2018 menilai Sintang masih merah dengan nilai 42. Paling bagus hanya Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu saja.
"Reformasi birokrasi tetap kita lanjutkan. Kita juga berupaya menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan lingkungan,” terang Bupati Sintang.
Pemkab Sintang Konsultasi Publik Rencana Kerja 2020
Selasa, 5 Maret 2019 9:13 WIB