Penjualan properti di Kalbar dipengaruhi harga komoditas

Pontianak (ANTARA) - Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Kalimantan Barrat, Isnaini mengatakanbahwa penjualan properti di Kalbar masih dipengaruhi harga komoditas seperti minyak kelapa sawit (CPO) dan karet.

“Saat ini harga komoditas baik CPO dan karet masih rendah. Dengan begitu juga berdampak pada penjualan properti kita yang masih lesu,” ujarnya di Pontianak, Minggu.

Isnaini menambahkan yang paling berdampak dengan masih rendahnya harga komoditas unggulan di Kalbar tersebut di rumah tipe komersil dan mewah.

“Untuk tipe komersil dan mewah dalam beberapa tahun terakhir sangat lesu dan bahkan stagnan. Pengaruh harga komoditas unggulan terhadap penjualan rumah komersil dan mewah sangat terasa. Hanya di lokasi tertentu saja seperti di pusat kota dengan fasilitas lengkap dan menarik saja yang masih baik kondisi nya,” paparnya.

Sementara kata dia untuk rumah subsidi atau untuk kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) penjualannya terus baik. Permintaan rumah MBR terus ada sehingga pihaknya dari REI juga fokus untuk tipe rumah tersebut.

“Rumah subsidi penjualannya masih baik. Apalagi dengan ada program sejuta rumah dengan fasilitas yang mudah diakses MBR, permintaan tinggi. Kami dari REI mendukung itu,” jelas dia.

Ia memaparkan bahwa untuk realisasi penjualan khusus untuk rumah MBR pada tahun lalu dari anggota REI Kalbar yang tersebar di 14 kabupaten atau kota sebanyak 3.150 unit.

“Untuk tahun ini target realisasi rumah subsidi ada 5.500 unit. Kami optimis tahun ini realisasi lebih baik dari tahun sebelumnya. Meskipun di awal tahun ini masih menunggu Pemilu 2019 yang tentu ada sedikit pengaruh terhadap penjualan properti,” papar dia.

Lanjutnya, realisasi rumah MBR di Kalbar dalam beberapa tahun ini berdasarkan wilayah masih didominasi di Kabupaten Kubu Raya.

“Realisasi rumah MBR di Kubu Raya memiliki porsi mencapai 71 persen di Kalbar. Dari penjualan yang ada kita mampu menyumbang untuk PAD Rp12,9 miliar dan menyerap tenaga kerja sebanyak 3000 an pekerja,” jelasnya.

Untuk kendala membangun perumahan MBR saat ini masih pada edukasi dan sosialisasi pemerintah kepada pengembang tentang perizinan secara online yang perlu dimaksimalkan.

“Kita tentu terus berharap agar pelayanan perizinan terus cepat, mudah dan bisa mendukung pengembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk rumah layak huni. Hal itu tentu sejalan dengan program pemerintah,” katanya.