Pontianak (ANTARA) - Anggota DPRD Bengkayang yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat Martinus Khiu meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana penghapusan secara bertahap tenaga honorer.
"Rencana itu tentu perlu dikaji kembali terlebih jika hal itu dilakukan pada tenaga guru honorer di daerah. Seharusnya justru dinas terkait lebih memperhatikan nasib para guru honorer semisal yang sudah lama mengabdikan diri," ujarnya saat dihubungi di Bengkayang, Jumat.
Ia menjelaskan bahwa bagi guru yang sudah lama mengabdikan diri ini menjadi bahan pertimbangan karena di Bengkayang menurut laporan yang ada masih banyak kekurangan guru dan belum lagi yang akan pensiun pada tahun 2020.
"Sehingga saat ini betul-betul dikaji. Sehingga di sekolah tidak kekurangan guru karena bagaimana pun pendidikan dan kesehatan itu merupakan pelayanan dasar yang menjadi harapan kita dalam rangka pengembangan SDM," jelas dia.
Sementara itu, Ketua DPRD kabupaten Bengkayang, Fransiskus menyikapi pengahapusan tenaga honorer perlu dilihat juga dari sisi positif dan negatifnya. Meskipun keputusan yang akan diambil dalam hal ini disayangkan.
"Kita pasti ingin tahu juga apa yang menjadi keinginan dari pemerintah pusat ini untuk penghapusan tenaga honorer. Dalam arti mudah-mudahan dengan penghapusan itu ada program-progam pemerintah pusat untuk mengangkat para honorer ini sebagai ASN atau CPNS. Kalau memang ini adalah keputusan yang positif kita pada prinsipnya mengapresiasi itu. Tapi jika itu dilakukan pemerintah pusat juga harus memperhatikan realitas yang ada di daerah salah satunya di Kabupaten Bengkayang," terang dia.
Sebelumnya Kepala BKDPSDM Kabupaten Bengkayang, Gerardus menyatakan pihaknya masih menunggu keputusan pusat terkait dengan penghapusan tenaga honorer.
"Kami tunggu kebijakan pusat, sejauh ini Pemda Bengkayang belum ambil langkah," katanya.
Gerardus menyebutkan bahwa saat ini setidaknya sekitar 3.500 tenaga honorer di pemerintahan Kabupaten Bengkayang. Untuk pengurangan atau penambahan tenaga honor belum ada kebijakan.
"Tenaga honor sekitar 3.500-an. Yang jelas belum ada kebijakan pengurangan dan atau menambah lagi tenaga honor atau kontrak daerah," ucapnya.
Legislator Bengkayang minta kaji ulang rencana penghapusan tenaga honorer
Sabtu, 15 Februari 2020 5:37 WIB