Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) bertekad menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai target pemerintah meskipun bekerja dengan kondisi masih kekurangan sumber daya manusia (SDM).
"Kami di dalam masih 28 orang. Itu pun terdiri dari kepala-wakil kepala badan tingkat eselon 1 dan 2. Kalaupun ada tenaga pekerja itu belum dibayar bermodal semangat 'Merah Putih' saja," kata Pelaksana Tugas Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi BGN Ermia Sofiyessi dalam seminar Forum Pemred bertajuk "Bersama Mewujudkan Gizi Berkualitas untuk Generasi Indonesia Emas" di gedung Dewan Pers di Jakarta, Rabu.
Ia menjelaskan selain anggaran yang masih harus ditingkatkan, ketersediaan SDM juga faktor yang perlu diperhatikan supaya semua kebutuhan pelaksanaan MBG terpenuhi, khususnya di daerah di luar Pulau Jawa.
"Jadi memang saat ini kami belum memiliki perpanjangan tangan langsung di daerah untuk melaksanakan MBG," kata dia.
Meski demikian, pihaknya memandang keterbatasan yang ada bukan hambatan, melainkan tantangan yang harus dihadapi dengan optimisme, karena ada tujuan besar, yakni memastikan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik.
Apalagi, kata dia, komitmen dukungan dari berbagai kalangan, baik tingkat kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun sektor swasta yang terus berdatangan menjadi faktor yang turut memperkuat tekad BGN menyukseskan program MBG sesuai target.
BGN menargetkan 5.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang terbentuk untuk memimpin tata kelola dan operasional dapur-dapur umum MBG pada pertengahan 2025.
Setiap SPPG memproduksi 3.000 paket MBG yang akan menjangkau 15-17,5 juta penerima manfaat hingga September 2025, dengan memanfaatkan anggaran saat ini senilai Rp71 triliun.
BGN memastikan setiap SPPG juga melibatkan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan kelancaran distribusi makanan, sekaligus mengawasi secara ketat kualitas makanan dan standar gizi yang disalurkan kepada anak-anak dan ibu hamil.
