Wamena (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan tetap menerima tenaga honorer yang disesuaikan dengan kebutuhan 32 organisasi perangkat daerah (OPD).
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Papua Pegunungan Wasuok D Siep di Wamena, Selasa mengatakan penerimaan tenaga honorer tetap berjalan disesuaikan dengan kebutuhan OPD.
“Kami tidak kurangi jumlah tenaga honorer, tetapi sekali lagi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dalam rangka meningkatkan aktivitas pekerjaan di OPD bersangkutan,” katanya.
Menurut Pj Sekda Wasuok, tenaga honorer tidak dibiayai oleh Pemprov Papua Pegunungan secara umum melainkan dibebankan ke dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) OPD bersangkutan.
“Jadi OPD itu melihat kalau kekurangan yang ada dan bukan tenaga administrator, tetapi tenaga kebersihan dan tenaga yang bisa membantu kelengkapan di dinas atau badannya maka bisa diajukan untuk menerima honorer,” ujarnya.
Dia menjelaskan tenaga honorer yang masih diterima oleh Pemprov Papua Pegunungan yang sifatnya terikat.
“Tenaga honorer terikat yang kami maksud adalah cleaning servis (cs), sopir, tenaga antar surat tetap ada dalam menunjang aktivitas pelayanan perkantoran, sementara tenaga honorer administrator seperti ketik-ketik itu yang dikurangi,” katanya.
Dia menambahkan pembiayaan honorer sekali lagi digunakan dari DPA setiap OPD bersangkutan dan tidak dibebankan kepada APBD induk.
“Kami prinsipnya tidak melarang OPD untuk menerima tenaga honorer, asalkan mereka mau sisihkan dari beban biaya atau DPA-nya asalkan bukan tenaga administrator,” ujarnya.
Dia menyebutkan surat keputusan (SK) tenaga honorer bukan ditandatangani oleh Sekda atau Gubernur Papua Pegunungan melainkan pimpinan OPD bersangkutan.
“Sejak awal kami sudah bilang bahwa beban honorer itu ada di setiap OPD dipakai dari DPA,” katanya.
