Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pariwisata mengimbau seluruh pelaku industri pariwisata untuk menyiapkan langkah mitigasi dalam mengantisipasi potensi kepadatan di destinasi wisata favorit hingga perubahan cuaca terutama di daerah rawan bencana menjelang musim libur Lebaran 2025.
“Kementerian Pariwisata secara keseluruhan mengantisipasi situasi katakanlah yang tidak diharapkan. Sebelumnya, Kemenpar mengeluarkan Surat Edaran Menteri Pariwisata tentang penyelenggaraan berwisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan ke seluruh Indonesia," kata Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar, Hariyanto dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.
Hariyanto mengatakan kementerian telah mengeluarkan Surat Imbauan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur tentang asesmen risiko untuk antisipasi destinasi terutama yang memiliki kerawanan tinggi untuk dapat mempersiapkan destinasinya.
Kementerian Pariwisata juga menjalin kerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) beserta pihak lain dalam mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Kepariwisataan Nasional (SISPARNAS) sebagai platform untuk memberikan edukasi manajemen krisis pada masyarakat.
Di dalamnya juga terdapat informasi dari BMKG soal kondisi cuaca di berbagai daerah termasuk di dalamnya cuaca di destinasi wisata.
Hariyanto melanjutkan posko TIC (Tourist Informatiom Center) seperti Yogyakarta dan Bintan sudah diaktifkan untuk melakukan pemantauan dan koordinasi virtual.
"Kita lebih kepada bagaimana stakeholders termasuk khususnya pemerintah daerah mengantisipasi itu semua dengan media digital," ujar Hariyanto.
Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Kemenpar, Fadjar Hutomo menambahkan upaya lain yang dilakukan dalam rangka menciptakan liburan aman, nyaman dan menyenangkan, Kementerian Pariwisata berkolaborasi lintas kementerian/lembaga untuk menghadirkan Posko Angkutan Lebaran 2025 yang diinisiasi oleh Kementerian Perhubungan.
Selain Kementerian Pariwisata, posko itu melibatkan Kementerian Komunikasi dan Digital, BMKG, ASDP hingga In-Journey.
Menurut dia sebagai bentuk sikap siap siaga akan bencana, kementerian juga melakukan monitoring dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Pertama terkait dengan bencana tanah hidrometeorologi, meliputi curah hujan yang tinggi dan kemudian resiko banjir bandang, tanah longsor.
"Kita melakukan advokasi dengan para personel pengelola desa wisatanya. Dan kemudian resiko yang kedua adalah resiko vulkanologi. Terutama di destinasi-destinasi wisata yang ada di gunung-gunung berapi, di lereng gunung berapi. Itu juga secara sistem informasinya kami sangat terkait dengan PVMBG (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi)," ujar Fadjar.
Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata, Rizki Handayani ikut menekankan bahwa penerapan protokol CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environmental sustainability) terbukti masih relevan dengan kondisi saat ini.
Dimana industri diharapkan untuk selalu mengimplementasikan protokol CHSE demi terwujudnya rasa aman dan nyaman saat berwisata.
“Keselamatan perjalanan juga harus diperhatikan. Isu climate change membuat Kementerian Pariwisata harus lebih adaptif, sehingga kami akan menyusun pedoman untuk menangani keselamatan saat perubahan cuaca terjadi,” kata Rizki.
Kementerian Perhubungan memproyeksikan sekitar 146 juta orang melakukan perjalanan mudik pada libur Lebaran 2025. Dengan rata-rata pengeluaran wisatawan nusantara per perjalanan sebesar Rp2,57 juta.
Perputaran ekonomi yang terjadi selama periode Lebaran 2025 turut diproyeksikan mencapai Rp375,2 triliun.
