Pontianak (ANTARA) - Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Krisantus Kurniawan, mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun Kalbar secara inklusif, adil, dan berkelanjutan.
"Kalimantan Barat merupakan satu sistem utuh yang saling terhubung, karena itu ketimpangan pembangunan di satu wilayah akan berdampak luas pada wilayah lainnya. Kita ini satu sistem yang tidak terpisahkan, sehingga jika salah satu subsistem terganggu, tentu akan mempengaruhi sistem secara keseluruhan," katanya di Kapuas Hulu, Kamis
Hal itu disampaikan Krisantus saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Kapuas Hulu.
Dirinya juga menyoroti pentingnya menghapus sekat-sekat sosial yang memicu perpecahan. Ia menekankan bahwa semua warga Kalimantan Barat adalah bagian dari satu komunitas besar yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pembangunan.
"Tidak boleh ada lagi narasi ‘kami penduduk asli' kalian pendatang’. Semua warga Kalbar adalah warga keturunan—keturunan Adam dan Hawa," tuturnya.
Krisantus juga mengungkapkan dirinya ditugaskan oleh Gubernur Ria Norsan untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk melalui pengelolaan potensi sumber daya alam secara maksimal dan adil. Salah satu fokusnya adalah tambang emas tradisional yang dinilai memiliki produksi tinggi namun belum memiliki regulasi yang kuat.
"Rata-rata dari tambang-tambang tradisional di Kalbar, produksi emas per hari bisa mencapai satu ton. Tapi belum ada regulasi kuat yang mengaturnya. Ini yang harus segera ditertibkan," tuturnya.
Sebagai bagian dari strategi fiskal berkeadilan, Pemprov Kalbar juga tengah menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mewajibkan seluruh perusahaan investasi—baik di sektor tambang, perkebunan, maupun lainnya memiliki kantor operasional dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kalimantan Barat.
"Kita tidak mau kekayaan kita dikeruk lalu dibawa lari. Mereka harus bayar pajak di Kalbar, bukan di Jakarta," katanya.
Wagub juga menegaskan bahwa investasi di Kalbar harus berpihak pada kepentingan daerah, masyarakat lokal, dan menjaga keseimbangan lingkungan.
Menurutnya, keadilan dalam investasi berarti memastikan manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati segelintir pihak, tetapi dirasakan oleh seluruh masyarakat.
Krisantus menyerukan penguatan suara Kalbar di tingkat nasional. Ia mendorong agar semua pihak, dari DPRD hingga kepala desa, berani menyuarakan kebutuhan dan kepentingan Kalbar secara lantang dan terarah.
"Rencana boleh hebat, tapi kalau tidak ada anggaran, ujung-ujungnya cuma minyak angin. Karena itu, mari kita narasikan kebutuhan Kalbar dengan lantang dan terarah," katanya.
Dengan pendekatan pembangunan yang adil dan berbasis potensi daerah, Wakil Gubernur berharap Kalimantan Barat dapat menjadi provinsi yang mandiri, berdaya saing, dan inklusif bagi semua.
