Pontianak (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia meningkatkan alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pelaku UMKM di Kalimantan Barat pada tahun 2025 menjadi sebesar Rp700 miliar.
"Jumlah ini meningkat dari alokasi tahun sebelumnya yang berada di angka Rp500 miliar," kata Menteri UMKM RI, Maman Abdurrahman, dalam kegiatan Halal Bihalal Partai Golkar Kalbar yang digelar di Pontianak, Senin.
Menurut Maman, pemerintah berkomitmen memperkuat ekosistem UMKM, dimulai dari penyederhanaan perizinan hingga pembiayaan yang lebih terjangkau.
"Setelah perizinan, tentunya kita memberikan pelatihan seperti keuangan, manajemen organisasi, dan sebagainya," tuturnya.
Dalam aspek pembiayaan, dia menegaskan pentingnya akses modal yang mudah dan bunga yang rendah. Oleh karena itu, Bank Kalbar ditunjuk sebagai penyalur utama KUR untuk wilayah Kalimantan Barat.
"Untuk tahun ini kita naikkan plafon KUR menjadi kurang lebih Rp700 miliar," katanya.
Ia juga membuka peluang untuk kembali menaikkan plafon pembiayaan hingga Rp1 triliun jika Bank Kalbar dinilai mampu menyalurkan KUR dengan baik dan efektif. "Kalau memang bagus, kita akan naikkan lagi," kata Maman.
Anggota DPRD Kota Pontianak Bebby Nailufa mengatakan, perhatian pemerintah pusat terhadap sektor UMKM harus terus dikawal agar dampaknya dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha di daerah.
"Sehingga pergerakan ekonomi di bawah melalui geliat UMKM semakin hidup," kata dia.
Sebagai kota jasa dan perdagangan, lanjut Bebby, keberadaan UMKM menjadi tulang punggung perekonomian lokal. Ia juga memastikan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi aktif dengan Kementerian UMKM untuk percepatan pendanaan.
