Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama pemerintah kabupaten berkomitmen mendukung akses pendidikan yang inklusif melalui pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda yang dirancang untuk masyarakat kurang mampu.
"Kedua program pendidikan tersebut akan memerlukan lahan yang cukup luas. Untuk Sekolah Rakyat, masing-masing di Kabupaten Mempawah dan Kubu Raya, diperkirakan membutuhkan lahan sekitar 5 hektare, sementara Sekolah Garuda memerlukan lahan sekitar 10 hektare," kata Gubernur Kalbar Ria Norsan di Pontianak, Jumat.
Norsan mengatakan, pihaknya merencanakan pembangunan Sekolah Garuda di Singkawang karena Pemprov Kalbar memiliki lahan besar di sana. Sekolah Garuda ini nantinya akan memiliki asrama, sedangkan Sekolah Rakyat untuk anak-anak tidak mampu dan gratis.
Menurut dia, kedua sekolah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menghadirkan pendidikan berkualitas untuk semua kalangan, termasuk masyarakat kelompok miskin ekstrem.
Gubernur Norsan berharap dengan adanya Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat, akses pendidikan di Kalbar semakin terbuka lebar bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang terkendala biaya. Pemerintah Provinsi Kalbar bersama pemerintah kabupaten optimistis kedua proyek pendidikan ini dapat mengatasi masalah kesenjangan pendidikan dan memajukan pendidikan di daerah.
"Keberadaan Sekolah Rakyat ini diharapkan menjadi solusi nyata untuk mendukung pemerataan pendidikan bagi masyarakat miskin di Kalimantan Barat," kata Norsan.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah memulai langkah nyata dengan meninjau lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Jalan Parit Derabak, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya.
Ia menambahkan, lahan yang diusulkan seluas 6 hektare, terdiri dari 4,3 hektare lahan eksisting dan 1,7 hektare tambahan. Pihaknya juga siap mendukung pembangunan melalui penyediaan air bersih, penerangan jalan, infrastruktur pendukung, dan perizinan.
"Kalau nanti kita juga mendapatkan kuota Sekolah Rakyat tingkat SMP dan SD, maka akan kami siapkan lokasi terpadu untuk mendukung semuanya," kata Sujiwo.
Di tempat yang sama, Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Kalbar Utin Tidanti, menjelaskan Sekolah Rakyat akan menggunakan sistem boarding school, dan diprioritaskan untuk anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2, yakni kategori termiskin.
"Sekolah ini akan seperti Sekolah Taruna Nusantara, memberikan pendidikan berkualitas bagi anak-anak berpotensi yang terkendala biaya. Berdasarkan data kami, ada 1.804 anak di Kalbar yang memenuhi kriteria untuk masuk Sekolah Rakyat ini," kata Utin.
Ia menambahkan bahwa proyek ini merupakan bagian dari program pemerintah pusat yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Kalbar, dan Kubu Raya menjadi salah satu daerah yang dinilai siap untuk memulainya.
Anggota Komisi V DPRD Kalimantan Barat Muhammad Darwis menyatakan kesiapan DPRD Kalbar untuk mendukung penuh pembangunan Sekolah Rakyat ini.
"Kami menyambut baik rencana pembangunan Sekolah Rakyat ini, yang akan membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Kami akan mendukung dari sisi anggaran untuk memastikan proyek ini berjalan lancar," kata Darwis.
Menurut dia, DPRD Kalbar akan segera merencanakan alokasi anggaran dalam APBD untuk mendukung kelancaran pembangunan dan operasional sekolah. Ia berharap melalui kerja sama dengan Pemprov Kalbar dan Pemkab Kubu Raya, pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera terealisasi.
"Kami berkomitmen untuk memastikan anggaran tersedia, dan kami juga akan terus mengawal agar proyek ini sesuai dengan rencana, karena ini sangat penting untuk masa depan generasi muda Kalimantan Barat," ujar Darwis.
