Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Inggris memperkuat kerja sama menangani isu iklim dan lingkungan, termasuk sepakat mendorong transisi energi berkeadilan dan mendorong perkembangan pasar karbon.
Penguatan kerja sama itu ditandai dengan pertemuan antara Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) RI Hanif Faisol Nurofiq, dan Menteri Iklim Inggris Kerry McCarthy, menurut pernyataan diterima di Jakarta pada Jumat.
"Kami percaya, kerja sama internasional yang kuat adalah kunci untuk memastikan transisi energi yang tidak meninggalkan siapa pun di belakang," kata Menteri LH/Kepala BPLH Hanif dalam pertemuan yang diadakan di Jakarta, Kamis (17/4).
Dalam kesempatan tersebut, kedua menteri menyatakan kembali komitmen kedua negara menjaga target suhu bumi tidak melebihi 1,5 derajat Celsius sesuai Perjanjian Paris. Indonesia menargetkan puncak emisi pada 2030 dan mencapai netral karbon pada 2060 atau lebih cepat, dengan sektor kehutanan dan energi sebagai pilar utamanya.
Hasil pertemuan juga menyepakati adanya pembahasan High Integrity Carbon Market Opportunity yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2025. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menyoroti pentingnya penguatan pasar karbon nasional melalui Sertifikat Pengurangan Emisi GRK Indonesia (SPEI), serta pengembangan sistem registri nasional yang kredibel dan transparan.
Inggris melalui program UK PACT menyatakan dukungan dalam bentuk pendanaan sebesar 2,8 juta pound sterling selama tiga tahun ke depan guna mempercepat pengembangan peta jalan perdagangan karbon Indonesia lintas sektor.
Selain isu iklim, pengelolaan sampah plastik juga menjadi agenda penting. Indonesia menghadapi peningkatan volume sampah plastik di sungai, pantai, dan laut, khususnya di daerah wisata seperti Bali.
Inggris mendukung pembaruan Rencana Aksi Nasional Polusi Plastik Indonesia melalui kemitraan dengan World Bank, serta penguatan platform Indonesia National Plastic Action Partnership (NPAP) dalam menangani permasalahan ini secara menyeluruh.
Isu keanekaragaman hayati turut menjadi perhatian. Indonesia terus memperkuat pelaksanaan Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) dan mendorong integrasi valuasi jasa lingkungan yang mempertimbangkan nilai ekonomi karbon dan konservasi keanekaragaman hayati.
Pemerintah Inggris membuka peluang kerja sama dalam pendanaan biodiversitas, penguatan sistem pengawasan hutan dan lahan gambut, serta pengelolaan lanskap berkelanjutan dari hulu ke hilir.
Pertemuan itu memperkuat rencana pembaruan kerja sama antara KLH RI dengan kementerian mitra di Inggris sebagai mitra strategis dalam memimpin aksi iklim global yang berkeadilan, inklusif, dan berorientasi pada masa depan.
"Perlindungan lingkungan bukan hanya soal karbon offset, tetapi juga tentang menjaga keindahan dan kekayaan alam Indonesia untuk generasi mendatang," ujar Menteri Iklim Inggris Kerry McCarthy.
