Sorong (ANTARA) - Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengharapkan peran aktif para wakil rakyat yang tergabung dalam lembaga DPRP-PBD untuk menjadi solusi dalam menjawab kebutuhan pembangunan di provinsi termuda di Indonesia itu.
"Dengan pelantikan pimpinan DPRP Provinsi Papua Barat Daya menjadi semakin penting dan strategis untuk memperkuat kolaborasi antara lembaga eksekutif dan legislatif serta bersatu dalam satu semangat menghadirkan solusi bagi pemerintah untuk mempercepat pembangunan dan menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian saat ini," kata Elisa Kambu di Sorong, Kamis.
Elisa berharap kemitraan Pemprov PBD dengan DPRP setempat terus terjalin harmonis agar bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan hasil pembangunan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah 'kepala burung' Pulau Papua.
Sebagai provinsi ke-38 atau yang termuda di Indonesia, katanya, Papua Barat Daya menghadapi banyak tantangan dan persoalan, mulai dari konflik geopolitik, krisis iklim, ketidakpastian ekonomi global serta dinamika sosial yang kompleks.
Karena itu, Elisa Kambu mengajak seluruh pemangku kepentingan di PBD untuk menyatukan tekad bersama untuk melakukan berbagai perubahan demi mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat menjadi semakin lebih baik.
Pada Rabu (23/4/2025), Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Budi Santoso melantik Anneke Lieke Makatuuk sebagai Wakil Ketua I DPRP-PBD dan Fredrik Frans Adolof Marlissa sebagai Wakil Ketua II DPRP-PBD.
Anneke Lieke Makatuuk menyebut jabatan yang diembannya bersama Fredrik Frans Adolof Marlissa melekat tanggung jawab besar untuk memastikan DPRP-PBD menjadi lembaga legislatif yang kuat, transparan dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Sebagai daerah otonom baru, kata Anneke, PBD memiliki peluang besar untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan transparan serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
"Kemajuan Papua Barat Daya tidak bisa dicapai hanya dengan kerja keras satu pihak saja. Tentunya kami bekerja bersama dengan Gubernur Papua Barat Daya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya," tutur Anneke.