Pontianak (ANTARA) - Dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) IX Majelis Wilayah Korps Alumni HMI (KAHMI) Kalbar yang digelar di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) pada Sabtu 26 April 2025 menetapkan Harisson sebagai Ketua Majelis Wilayah KAHMI Kalbar periode 2025-2030.
Usai terpilih dalam sambutannya Harisson yang juga saat ini merupakan Sekda Provinsi Kalbar mengatakan bahwa sebagai organisasi besar, KAHMI wajib menunjukkan kiprahnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Satu di antara langkah yang bisa dilakukan adalah tentang pemberdayaan ekonomi.
"Terdapat rekomendasi-rekomendasi dalam forum musyawarah yang diikuti oleh Majelis Deerah (MD) tadi yakni peningkatan kompetensi anggota KAHMI dan pengabdian kepada masyarakat," kata dia.
Ia mengatakan KAHMI sebagai organisasi yang diisi oleh kaum intelektual, tentunya perlu diberdayakannya untuk turut serta dalam pembangunan.
"KAHMI ini merupakan kumpulan intelektual yang perlu diberdayakan agar mereka dapat mencurahkan pemikirannya, kepakarannya dan kemampuannya untuk mendongkrak pemberdayaan ekonomi di masyarakat," papar dia.
Lebih lanjut, Harisson memastikan akan bersinergi dengan pemerintah baik di tingkat nasional maupun hingga ke daerah.
"Kalau di pusat itu ada program pemerintah asta cita milik pak Prabowo, kalau di pemerintah Provinsi Kalbar ada visi misi pak gubernur dan wakil gubernur. Selain itu tentunya kita juga bersinergi dengan Majelis Nasional KAHMI untuk mewujudkan cita-cita dan perjuangan Korps Alumni HMI," ujarnya.
Sementara itu, Presidium Majelis Nasional (MN) KAHMI Muhammad Rifqynizami Karsayuda yang turut hadir pada penutupan Muswil IX KAHMI Kalbar menitipkan sejumlah pesan kepada Harisson yang baru saja terpilih menjadi Ketua MW KAHMI Kalbar.
Menurutnya pengurus MW KAHMI Kalbar yang baru perlu melakukan pemetaan kader dan potensi Alumni HMI khususnya di KALBAR dalam kegiatan kewirausahaan dan ekenomi.
"Pengurus yang baru perlu melakukan pemetaan kader dan alumni HMI yang serius pada kegiatan kewirausahaan dan penguatan ekonomi. Dua hal ini hampil alpa dilakukan oleh keluarga besar HMI dan KAHMI," ujarnya.
Menurut Rifqy keluarga besar HMI dan KAHMI selama ini banyak berkiprah di sektor birokrasi dan politik. Sementara kiprah di di dunia politik yang dekat dengan agenda kontestasi pemilihan atau pemilu membutuhkan biaya atau ongkos yang tidak ringan Dirinya menilai, Jika HMI dan KAHMI ingin tetap terus eksis satu-satunya penopangnya adalah ketahanan ekonomi yang lebih kuat.
"KAHMI juga harus mempertahkan kebiasaanya dalam nilai-nilai intelektual birokrasi dan politik tetapi juga wajib melakukan penguatan terhadap sektor kewirausahaan dan pengabdian," kata dia.
Ketua Komisi II DPR RI itu juga mengatakan terdapat banyak tantangan yang perlu dihadapi oleh KAHMI khususnya di Kalbar. Tantangan yang bakal dihadapi KAHMI di Kalbar tentu tidak akan mudah dilalui.
"Banyak sekali elemen - elemen organisasi lain yang secara secara birokratif, politik dan teknokratif mungkin lebih kuat dibandingkan KAHMI. Oleh karena itu, KAHMI tidak boleh kehilangan identitasnya sebagai kelompok intelektual muslim yang memiliki keunggulan dari konteks pemikiran. Sekali lagi mereka tidak boleh alpa pada sektor ekonomi. Kalau sampai itu tidak dilakukan, maka KAHMI nanti hanya jadi akan penonton di Kalbar ini," ucap dia.
