Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menargetkan peningkatan jalan mantap hingga 80 persen dalam lima tahun ke depan di mana hal ini menjadi prioritas utama dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, sebagai bagian dari upaya mendorong konektivitas antarwilayah dan pertumbuhan ekonomi daerah.
"Saat ini kondisi jalan provinsi yang masuk kategori mantap baru mencapai sekitar 40 persen dari total panjang jalan. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan mengalokasikan anggaran secara optimal agar target 80 persen jalan mantap dapat tercapai pada 2030," kata Gubernur Kalbar Ria Norsan di Pontianak, Selasa.
Dia menbgatakan, upaya percepatan pembangunan jalan dihadapkan pada tantangan keterbatasan anggaran, terutama setelah hilangnya Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk sektor jalan. Sebagai contoh, proyek pembangunan Jalan Kota Baru–Sokan yang semula dialokasikan melalui DAK sebesar Rp50 miliar, batal terlaksana akibat kebijakan efisiensi anggaran di tingkat pusat.
"Masyarakat sudah tahu ada anggaran untuk jalan itu, tapi tiba-tiba hilang karena efisiensi. Ini tidak bisa dibiarkan. Maka kami lakukan penyisiran ulang, dan akhirnya mengalokasikan sekitar Rp20 miliar dari anggaran daerah agar pembangunan jalan tersebut tetap berjalan," tuturnya.
Selain perbaikan infrastruktur jalan, Pemprov Kalbar juga mengupayakan percepatan pembukaan kembali rute penerbangan internasional Pontianak–Kuching.
Menurut Ria Norsan, pihaknya telah melakukan komunikasi intensif dengan Pelaksana Tugas Dirjen Perhubungan Udara, manajemen Angkasa Pura, dan pihak Imigrasi. Bahkan, surat permohonan dukungan juga telah dilayangkan kepada Ketua Komisi V DPR RI, Lazarus.
"Kami juga sudah berkoordinasi dengan Gubernur Sarawak, Abang Abdul Rahman Zohari Tun Abang Openg. Respon dari semua pihak sangat positif. Rencananya, akan ada maskapai seperti Lion Air, AirAsia, dan Superjet yang melayani rute ini," katanya.
Ia optimistis bahwa penerbangan internasional ini akan menguntungkan kedua belah pihak, baik warga Kalbar yang menuju Kuching, maupun sebaliknya.
"Kami yakin, kalau penerbangan ini dibuka, okupansi penumpang akan tinggi karena mobilitas warga kedua wilayah cukup besar," kata Ria Norsan.
Dalam RKPD 2026, penanganan banjir juga masuk dalam prioritas pembangunan. Sejumlah wilayah rawan banjir seperti Kabupaten Landak, Sambas, Mempawah, dan Kubu Raya telah dipetakan, dan intervensi pembangunan infrastruktur pengendali banjir akan dimulai pada tahun anggaran tersebut.
"Kita sudah masukkan ke dalam rencana anggaran 2026. Penanganan banjir akan dilakukan secara bertahap di wilayah-wilayah yang selama ini kerap terdampak," tuturnya.
Sementara itu, untuk proyek strategis seperti pembangunan Jembatan Kapuas Tiga, Pemprov Kalbar terus mendorong Kementerian PUPR untuk segera merealisasikannya. Proyek ini saat ini sudah mencapai tahap Detail Engineering Design (DED) dan akan dilanjutkan ke proses pembebasan lahan.
"Pembebasan lahan akan dilakukan di sisi Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya. Kita harapkan proses ini bisa berjalan di awal tahun 2026 dan konstruksi dapat dimulai pada 2027," katanya.
Mantan Buati Mempawah dua periode ni juga menegaskan bahwa moda transportasi darat tetap menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat, terutama bagi para pedagang kecil dan pelaku UMKM yang menggantungkan pendapatannya pada arus penumpang jalur darat.
"Penerbangan itu tidak menggantikan peran jalur darat. Pedagang-pedagang makanan yang selama ini mendapat penghasilan dari jalur transportasi darat tidak akan terdampak," kata dia.
