Pontianak (ANTARA) - Bupati Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Sujiwo, menegaskan pihaknya akan meningkatkan sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat serta pihak ketiga untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Kubu Raya pada 2026.
"Saya ingin tegaskan bahwa sinergisitas antara program-program kabupaten dan provinsi itu menjadi suatu keharusan. Maka, setiap saat saya selalu berkomunikasi dengan Bapak Gubernur dalam rangka kita menyinergikan beberapa program, karena saya mempunyai prinsip bahwa percepatan pembangunan Kabupaten Kubu Raya harus mendapat topangan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, selain dari APBD sendiri," kata Sujiwo di Pontianak, Selasa.
Sujiwo juga mengungkapkan pentingnya dukungan dari pihak ketiga seperti CSR dan bantuan lainnya dalam mendukung pembangunan daerah. "Kami juga berharap dari pihak ketiga, apakah itu berupa CSR atau bantuan lainnya," tuturnya.
Dalam Musrenbang Provinsi Kalimantan Barat, Bupati Kubu Raya mengajukan beberapa inisiatif pembangunan yang akan disinergikan dengan pemerintah provinsi. Salah satunya adalah pengajuan alih status jalan kabupaten menjadi jalan provinsi, dengan dua ruas jalan yang diusulkan, yakni jalan Sungai Raya Dalam-Punggur-Raya Kakap dan ruas jalan Mega Timur-Kuala Mandor B hingga Sungai Enau yang berbatasan dengan Kabupaten Landak.
"Antara kota dan kota lain, kabupaten dengan kabupaten lain, atau kota dengan kabupaten lain idealnya diserahkan kepada pemerintah provinsi," tuturnya.
Selain itu, Bupati Sujiwo juga mengusulkan pembangunan Jembatan Makam Kubu dan meminta dukungan keuangan dari pemerintah provinsi untuk proyek tersebut.
"Kami sangat mengharapkan dukungan keuangan dari pemerintah provinsi sebagai bagian dari upaya bersama mempercepat pembangunan di Kabupaten Kubu Raya," ujarnya.
Sebelumnya, dalam forum Musrenbang Kalbar 2026 yang dilaksanakan kemarin, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
"Ini adalah tantangan sekaligus peluang besar dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah perbatasan," katanya.
Ria Norsan juga menyampaikan bahwa Kalimantan Barat telah mengalami kemajuan signifikan dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang berhasil naik dari zona sedang ke zona tinggi pada tahun 2024.
"Dengan kerja sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, kita mampu naik peringkat dari posisi kelima menuju posisi ketiga di regional Kalimantan," kata Norsan.
Dirinya juga menyoroti pentingnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, terutama dalam menghadapi keterbatasan fiskal. "Pembangunan sejati adalah kolaboratif. Hanya dengan bersatu kita dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat," katanya.
Melalui kegiatan musrenbang tersebut, diharapkan rencana pembangunan daerah dapat disinergikan dengan visi provinsi dan nasional untuk mewujudkan pembangunan yang terpadu dan tepat sasaran.
