Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan pasokan dan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) hingga kuartal pertama tahun 2025 terjaga dengan baik.
Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra mengatakan perencanaan kuota dan penyaluran BBM diharapkan dapat mencukupi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2025.
"Kami mendiskusikan bagaimana perkembangan kebutuhan BBM secara nasional di wilayah-wilayah. BPH Migas telah menyampaikan bagaimana realisasi (kuota BBM) sampai dengan kuartal I tahun 2025 telah dijaga dengan baik," ujar Trikora dalam keterangan di Jakarta, Jumat.
Trikora menyampaikan BPH Migas terus menjaga ketahanan stok BBM nasional bersama dengan Badan Usaha Penugasan, khususnya PT Pertamina (Persero) yang memiliki fasilitas infrastruktur dan produksi besar di wilayah Indonesia.
Lebih lanjut, Tiko menjelaskan, kondisi ketahanan BBM di wilayah Jawa Bagian Barat, dan didapati bahwa kuota untuk Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) dalam kondisi memadai.
"Secara keseluruhan Jawa bagian barat, untuk JBT Minyak Solar dan JBKP Pertalite dalam kondisi yang cukup," jelasnya.
Trikora berharap, kuota BBM subsidi dan kompensasi diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi masyarakat yang berhak, sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah setempat.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Donny Maryadi Oekoen menekankan pentingnya keseimbangan antara pasokan dan konsumsi BBM untuk mencegah potensi ancaman ketahanan energi nasional.
"Karena itu, pada Kunjungan Kerja Spesifik, Panitia Kerja Migas di Cirebon, Jawa Barat, kami ingin melihat rencana pemerintah untuk pengembangan kilang dengan kapasitas (produksi BBM) 1 juta barel per hari untuk mendukung ketahanan energi nasional, termasuk proses dan kualitas BBM serta pendistribusiannya agar lebih transparan dan tepat sasaran," katanya.
Bupati Indramayu Lucky Hakim turut menjelaskan peranan Kabupaten Indramayu sebagai wilayah yang memiliki sumber daya migas untuk memenuhi aspek ketahanan energi skala nasional.
"Indramayu memiliki kekayaan di sektor migas, yang tentu merupakan salah satu pendukung ketahanan energi untuk Indonesia. Hubungan ini sudah terjalin dengan baik, antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan Pertamina," ucap Lucky.
Kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja Migas Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Cirebon, Jawa Barat, Kamis (8/5) turut dihadiri Anggota Komisi XII DPR RI Alfons Naibui, Arif Riyanto Uopdana, Cheroline Chrisye Makalew, Nevi Zuairina, Ramson Siagian, Totok Daryanto, Zulfikar Hamonangan. Hadir juga Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Ditjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaiman serta badan usaha minyak dan gas bumi.
