Jakarta (ANTARA) - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta giat menjalin komunikasi dengan perusahaan-perusahaan di Jakarta yang melakukan pengurangan pegawai.
"Kami akan melakukan komunikasi dengan beberapa perusahaan di Jakarta, karena kami di Jakarta kan pembina, ada hubungan industrial yang kita lakukan," kata Kepala Dinas Disnakertransgi Provinsi DKI Jakarta Syaripudin di Jakarta, Selasa.
Syaripudin menyebut kebijakan efisiensi anggaran pemerintah bisa berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan, termasuk di Jakarta.
Kebijakan pemerintah untuk mengurangi pengeluaran, seperti yang tercermin dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD, juga berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Jakarta.
"Kita lakukan pengawasan juga termasuk ketika terjadi pemutusan hubungan kerja, kita sudah tahu infonya. Sehingga kita bisa memitigasi ketika mereka melakukan pemutusan hubungan dalam jumlah tertentu," ujar Syaripudin.
Selain itu, Syaripudin menyebut pihaknya sudah mempersiapkan pelatihan keterampilan bagi masyarakat yang ingin mengasah kemampuan di dunia kerja. Lalu, Pemprov DKI Jakarta juga berupaya memfasilitasi bursa kerja bagi warga.
"Kita sudah mempersiapkan yang akan kita siapkan untuk mereka, pelatihan atau keterampilan, atau menyampaikan ke perusahaan yang masih bisa menerima mereka sebagai pekerja," ucap Syaripudin.
Lebih lanjut, Syaripudin mengatakan, Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) yang merupakan unit pelaksana teknis (UPT) di bawah naungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di tingkat provinsi terdapat di lima wilayah Jakarta.
Sedangkan dua unit lainnya merupakan Pusat Pelatihan Kerja Khusus Pengembangan Las (PPKKPL) di Kramat Jati, Jakarta Timur dan Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri (PPKPI) di Ciracas, Jakarta Timur.
"Jadi ada tujuh sarana pelatihan, kapasitas per tahun bisa kita hasilkan sampai dengan targetnya tahun lalu tujuh sampai delapan ribu, tahun ini targetnya 10 ribu peserta pelatihan," ucap Syaripudin.
Syaripudin berharap koordinasi yang maksimal antara Pemprov DKI Jakarta dengan perusahaan-perusahaan dapat menekan angka pengangguran.
"Kita siapkan mereka lalu perusahaan sudah memberikan info. Kita berharap ada penyaluran pendapatan kerja yang baik antara lulusan dengan para perusahaan yang akan menerima pekerjaan," kata Syaripudin.
Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah PHK di Indonesia dalam dua bulan pertama 2025, dengan total 18.610 pekerja ter-PHK per Februari. Angka ini meningkat hampir enam kali lipat dibandingkan Januari.
Provinsi Jawa Tengah mencatat jumlah tertinggi dengan 10.677 kasus, atau setara 57% dari total nasional. Disusul Riau (3.530 PHK), DKI Jakarta (2.650 PHK), Jawa Timur (978 PHK), dan Banten (411 PHK).
Sementara itu, beberapa provinsi seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bangka Belitung melaporkan kasus PHK yang sangat minim, hanya dua hingga tiga kasus.
Menyikapi situasi itu, pemerintah tengah menyiapkan pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) sebagai respons atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Satgas ini akan melibatkan unsur pemerintah, serikat pekerja, pengusaha, dan akademisi.
