Pontianak (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Esti Wijayati, menyoroti keterlambatan pembayaran honor pelatih dan uang saku atlet yang tergabung dalam Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) Kalimantan Barat sepanjang lima bulan pertama tahun 2025 di mana kondisi ini dinilai sangat membutuhkan perhatian segera dari pemerintah pusat.
"Honor para pelatih di PPLP dan uang saku anak-anak hingga saat ini belum dibayarkan. Kami akan segera mengomunikasikan hal ini kepada Menteri Pemuda dan Olahraga agar segera dieksekusi. Ini menyangkut kebutuhan hidup mereka sehari-hari," tegas Esti saat kunjungan kerja Komisi X DPR RI di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis.
Ia menambahkan bahwa selain permasalahan honor, perbaikan sarana dan prasarana olahraga juga menjadi perhatian. Salah satunya adalah kondisi lintasan atletik (synthetic track) di GOR Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Pontianak yang dinilai sudah sangat tidak layak.
"Kalbar ini memiliki atlet-atlet berprestasi yang sudah mengharumkan nama bangsa di tingkat dunia. Tentu perlu kolaborasi pusat dan daerah untuk membenahi fasilitas latihan yang memadai," tuturnya.
Komisi X DPR RI juga menyampaikan pentingnya dukungan anggaran bagi keberangkatan atlet-atlet KORMI Kalbar yang akan mengikuti kompetisi nasional seperti Kornas dan NTG. Ia menyayangkan jika para atlet harus berangkat secara mandiri tanpa dukungan anggaran pemerintah daerah.
"Kami mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk berkontribusi dalam anggaran keberangkatan atlet. Ini bagian dari implementasi hasil rapat kerja kami di Komisi X," tegasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menyambut baik kunjungan spesifik Komisi X DPR RI dan mengakui bahwa Kalbar memiliki potensi besar dalam bidang olahraga, namun masih menghadapi kendala keterbatasan anggaran dan sarana.
"Dengan kondisi fasilitas yang sangat terbatas, atlet kita mampu berprestasi di tingkat nasional bahkan internasional. Ini menunjukkan bahwa potensi kita sangat besar, hanya perlu dukungan konkret dari pemerintah pusat," katanya.
Ia berharap pemerintah pusat, melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga, dapat memberikan bantuan pembangunan sarana-prasarana olahraga yang difokuskan ke Kalimantan Barat, terutama bagi pelajar dan atlet binaan di PPLP.
Kunjungan Komisi X DPR RI juga menyempatkan meninjau kondisi asrama lama PPLP yang sudah tidak layak digunakan. Saat ini, para atlet sementara menempati Wisma Atlet, meskipun dengan keterbatasan ruang dan fasilitas.
Selain lintasan atletik, pemerintah provinsi juga mengusulkan perbaikan untuk venue cabang olahraga lainnya, termasuk panjat tebing dan beberapa cabang prioritas lain.
