Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mengemukakan bahwa usulan kenaikan bantuan keuangan untuk partai politik dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) perlu melihat kesanggupan negara.
Dengan begitu, kata Bahtra, nominal yang ideal bagi bantuan keuangan partai politik masih perlu didiskusikan. Saat ini nominal bantuan keuangan untuk parpol sebesar Rp1.000 per suara.
"Tentu tidak bisa sekaligus langsung banyak, ya bertahap tidak jadi masalah, tapi kan kita lihat kesanggupan negara berapa," kata Bahtra di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan bahwa kenaikan bantuan keuangan partai politik tidak bisa dipaksakan karena kondisi keuangan negara kemungkinan tidak sanggup untuk menggelontorkan dana yang besar. Dengan begitu, kondisi keuangan negara juga perlu dilihat untuk menentukan persentase yang pas.
Di sisi lain, Bahtra juga tak menampik bahwa usulan yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kenaikan dana bantuan itu merupakan ide yang bagus.
Bahtra mengatakan bahwa nilai bantuan Rp1.000 per suara itu sangat kecil, sementara partai politik membutuhkan dana operasional yang besar.
Menurut ia, partai politik adalah pintu masuk untuk merekrut calon-calon pemimpin di berbagai tingkatan. Maka partai politik membutuhkan biaya yang besar untuk menggelar kaderisasi guna mencegah pemimpin yang mengisi jabatan publik dengan instan.
"Kita ingin bahwa partai politik menjalankan fungsinya dengan bagus. Apa itu fungsinya dengan bagus? Dia harus melakukan kaderisasi, untuk melakukan kaderisasi tentu dia butuh biaya," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan lembaganya mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan dana yang besar dari APBN kepada partai politik sebagai salah satu upaya memberantas korupsi yang ada di Indonesia.
"KPK adalah memberikan rekomendasi pendanaan terhadap partai politik. Agar partai politik itu dibiayai dari APBN," jelas Fitroh dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (16/5).
Dia menjelaskan para pihak yang ingin menjadi kepala desa, wali kota, bahkan menjadi presiden membutuhkan dana yang besar.
