Beijing (ANTARA) - Pemerintah China membantah tuduhan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dalam KTT G7 yang menyebut bahwa Tiongkok melakukan "distorsi" dalam perdagangan global karena menyebabkan kelebihan kapasitas industri dan penggunaan subsidi yang berlebihan.
"Kami menyatakan ketidakpuasan yang kuat dan penentangan tegas terhadap pernyataan yang tidak berdasar dan bias yang mencerminkan standar ganda," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing pada Rabu (18/6).
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 yang berlangsung pada 15–17 Juni 2025 berlangsung di Kananaskis, Alberta, Kanada yang dihadiri tujuh negara permanen, yakni Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat (AS). Rusia diskors dari G7 pada tahun 2014 karena aneksasinya di Krimea.
Hadir dalam pertemuan tersebut Presiden AS Donald Trump, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Friedrich Merz, Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba, Perdana Menteri Kanada Mark Carney serta Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen.
Baca juga: Ratusan warga China mulai dievakuasi dari Iran di tengah konflik Israel
Von der Leyen mengatakan sumber "masalah kolektif terbesar" dalam sistem perdagangan global adalah aksesi China ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada 2001 karena membuka pasar internasional untuk produksi massal ekspor berbiaya rendah, akibat selanjutnya adalah penurunan lapangan kerja manufaktur di Eropa dan AS.
"Kebijakan subsidi industri China mengikuti prinsip-prinsip keterbukaan, keadilan, dan kepatuhan, dan secara ketat mematuhi aturan WTO," tambah Guo Jiakun.
Industri di China, ungkap Guo Jiakun, telah berkembang pesat karena kerja keras China dalam inovasi, rantai industri dan pasokan yang mapan, partisipasi dalam persaingan pasar penuh, dan sumber daya manusia yang melimpah.
"Industri China mengandalkan kemampuan mereka, bukan subsidi. Sektor energi baru China telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap tindakan iklim global dan transisi energi," ungkap Guo Jiakun.
Kisah kelebihan kapasitas yang disebut-sebut, kata Guo Jiakun, tidak lain hanyalah dalih yang digunakan oleh negara-negara terkait untuk bersikap proteksionis, semata-mata karena mereka takut akan daya saing dan pangsa pasar mereka sendiri.
"Masalahnya bukanlah 'kelebihan kapasitas', tetapi 'kecemasan yang berlebihan'," tegas Guo Jiakun.
Dalam beberapa tahun terakhir, ungkap Guo Jiakun, Uni Eropa telah mengadopsi kebijakan industri dengan subsidi besar-besaran dan dukungan bagi perusahaan-perusahaan Eropa.
Guo Jiakun menyebutkan Eropa sendiri secara terbuka menyerukan 'preferensi Eropa'. Data pun menunjukkan bahwa dari 2021 hingga 2030, Uni Eropa akan memberikan subsidi senilai lebih dari 1,44 triliun euro (sekitar Rp27 kuadriliun).
Baca juga: RI-China perkuat kolaborasi bidang pendidikan tinggi
Pada 2024, lebih dari 300 miliar euro (sekitar Rp5,6 kuadriliun) subsidi telah dikeluarkan, selain itu ada juga serangkaian perangkat ekonomi dan perdagangan.
"Uni Eropa berupaya meningkatkan pertumbuhan dan daya saingnya. Itu berarti harus meninggalkan standar ganda, bersikap lebih terbuka, dan merangkul kerja sama," kata Guo Jiakun.
Namun, Guo Jiakun menyebut China tetap terbuka untuk menjaga hubungan baik dengan Uni Eropa serta akan terus menyediakan peluang pasar dan pertumbuhan yang besar bagi perusahaan-perusahaan Eropa.
"Meskipun demikian, kami dengan tegas menentang segala upaya untuk merugikan hak China atas pembangunan atau bahkan menegaskan kepentingan sendiri dengan mengorbankan China," tegas Guo Jiakun.
Ia berharap Uni Eropa akan bekerja ke arah yang sama dengan China dan bersama-sama membina lingkungan bisnis yang terbuka, transparan, dan tidak diskriminatif serta memungkinkan kedua belah pihak untuk mendapatkan manfaat dan berkembang melalui kerja sama.
Von der Leyen dalam pertemuan G7 memperingatkan ancaman terhadap pembatasan penjualan tujuh mineral tanah jarang, yang oleh von der Leyen digambarkan sebagai "mengkhawatirkan" dan meminta G7 untuk merapatkan barisan dalam "menekan" China.
China dianggap memegang posisi kuasi-monopoli atas 17 elemen logam yang penting untuk membangun teknologi mutakhir. Negara itu menguasai sekitar 60 persen pasokan dunia dan 90 persen kapasitas pemrosesan dan pemurnian.
"Mengingat sifat penggunaan ganda dari barang-barang terkait mineral tanah jarang, China telah mengambil langkah-langkah yang relevan sesuai dengan peraturan tentang pengendalian ekspor barang-barang penggunaan ganda, yang konsisten dengan praktik internasional dan tidak menargetkan negara tertentu," ungkap Guo Jiakun.
China, kata Guo Jiakun, sesuai dengan hukum, telah menyetujui sejumlah aplikasi lisensi ekspor untuk barang-barang tanah jarang yang relevan yang mematuhi peraturan, dan akan terus meningkatkan pekerjaan peninjauan dan persetujuan.
Di G7, von der Leyen memperingatkan bahwa "kejutan China baru" saat ini sedang berlangsung.
"Tiongkok masih mendefinisikan dirinya sebagai negara berkembang. Ini tidak mungkin. Tiongkok telah menunjukkan keengganannya untuk hidup dalam batasan sistem internasional berbasis aturan," kata von der Leyen.
Sementara negara lain membuka pasar mereka, China, menurut von der Leyen, berfokus pada pengurangan perlindungan hak kekayaan intelektual, subsidi besar-besaran dengan tujuan mendominasi manufaktur global dan rantai pasokan sehingga hal tersebut menyebabkan distorsi yang disengaja.
Baca juga: China berharap negosiasi nuklir Iran berlanjut pasca serangan Israel
