Pontianak (ANTARA) - Bupati Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat Sujiwo mengatakan, kebijakan pemerintah pusat membebaskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk rumah bersubsidi dinilai memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan sektor properti di daerah.
"Di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, kebijakan ini mendorong peningkatan pembangunan perumahan yang berdampak langsung pada pergerakan ekonomi lokal," kata Sujiwo, di Sungai Raya, Kamis.
Dia mengatakan bahwa efek kebijakan tersebut sangat terasa, terutama di wilayahnya yang menjadi salah satu pusat pengembangan rumah bersubsidi di Kalimantan Barat.
"Efek domino dari kebijakan ini sangat terasa. Di Kubu Raya, pembangunan perumahan menjadi lebih bergairah dan mampu menggerakkan roda ekonomi lokal," tuturnya.
Sujiwo menyebut bahwa sekitar 40 persen dari total perumahan bersubsidi di Kalimantan Barat berada di Kubu Raya. Hal ini menurutnya menjadi bukti bahwa sektor properti di daerahnya sedang tumbuh pesat.
"Ini mendorong percepatan pembangunan dan menciptakan efek pengganda ekonomi, mulai dari terbukanya lapangan kerja hingga meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat sekitar," katanya.
Sujiwo juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berkomitmen penuh mendukung pengembang Indonesia dalam mengembangkan sektor properti, termasuk dengan memberikan kemudahan dan kepastian bagi para investor.
"Kami akan berikan ruang seluas-luasnya bagi pengembangan usaha properti. Saya sendiri siap berdiri paling depan untuk mendukung investasi, termasuk yang dilakukan oleh REI," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, dia turut mengapresiasi pelaksanaan Musda XI REI Kalimantan Barat yang digelar di Kubu Raya dan berharap kegiatan itu dapat memperkuat kolaborasi antara pengembang properti dan pemerintah daerah.
"Saya berterima kasih kepada REI karena telah memilih Qubu Resort sebagai lokasi Musda. Semoga hal ini menjadi contoh bagi sektor lainnya agar ikut berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah," katanya.
Musda XI REI Kalbar menjadi momentum penting untuk menyusun langkah strategis dalam mendorong sektor properti yang berkelanjutan, seiring dengan dukungan kebijakan pemerintah yang makin pro terhadap kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah.
