Pontianak (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pontianak menyelenggarakan kegiatan fasilitas pembinaan dan penguatan kelembagaan dengan tema bersinergi untuk demokrasi berkeadilan” pada Kamis (28/8/2025).
Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat peran dan fungsi kelembagaan Bawaslu dalam menyongsong tahapan pemilu mendatang. Ketua Bawaslu Kota Pontianak, Ridwan, menekankan bahwa penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang valid adalah tanggung jawab bersama seluruh pihak, bukan hanya KPU dan Bawaslu.
“Untuk DPT yang baik butuh sinergi dan butuh proaktif ke masyarakat,” ujarnya.
Ridwan mengungkapkan kendala yang masih sering ditemui di lapangan, seperti ketidakakuratan data kematian.
“Ada yang hidup tapi di DPT tidak ada karena informasinya meninggal dunia. Sebaliknya yang sudah meninggal, DPT masih ada. Pada prinsipnya, menghilangkan satu suara itu bisa pidana,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya pembuktian administratif melalui keterangan meninggal dari Disdukcapil untuk mengatasi hal ini.
Selain itu, Ridwan juga menyoroti pentingnya meminimalisir politik uang yang dinilainya merusak demokrasi. Ia membagikan pengalaman saat memberikan materi kepada pelajar.
“Saat ditanya menerima uang, ada yang menjawab iya karena orang tuanya juga menerima. Hal itu harus menjadi perhatian untuk pendidikan politik,” pungkasnya.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkot Pontianak, Iwan Amriadi dalam paparannya menyoroti implikasi keputusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah.
“Itu memberikan perubahan dan kesesuaian semua. Itu semua butuh sinergi dan dukungan semua,” jelasnya.
Iwan menyatakan bahwa netralitas ASN di lingkungan Pemkot Pontianak selama pemilu lalu terlaksana dengan baik.
“Catatan netralitas ASN di Pontianak, tidak satupun ASN terlibat atau diproses dalam Pilkada,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Iwan membahas tantangan penyelenggaraan pemilu 2029, khususnya terkait kejelasan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan masuknya program nasional ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Kita bersama menunggu kejelasan pemerintah daerah, karena itu menentukan penyelenggaraan pemerintah daerah,” katanya.
Ia juga mengingatkan ASN untuk menjaga statemen dan gaya hidup karena menjadi sorotan publik.
“Kami minta juga ASN di Pontianak melihat kondisi saat ini, ASN menjaga statement dan gaya hidup. Hal itu karena menjadi sorotan publik,” pesannya.
Kegiatan yang digelar diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam membangun sinergi antarlembaga dan menyiapkan tahapan demokrasi yang lebih berkualitas dan berkeadilan di masa depan.
