Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto melantik Aminuddin Ma'ruf dan Tedi Bharata sebagai Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) yang merupakan transformasi dari Kementerian BUMN di Istana Negara, Jakarta, Rabu sore.
Pelantikan Aminuddin dan Tedi sebagai Wakil Kepala BP BUMN itu ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 109 P tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN).
Dalam prosesi yang berlangsung sekitar pukul 15.00 WIB, Presiden Prabowo juga melantik Dony Oskaria sebagai Kepala Badan Pengaturan BUMN.
"Bahwa saya, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya, kepada bangsa dan negara. Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," demikian sumpah jabatan yang diucapkan para pejabat baru tersebut dipimpin oleh Presiden Prabowo.
Dalam upacara pelantikan di Istana Negara sore ini, Presiden Prabowo juga melantik Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu, Wakil Ketua LPS Farid Azhar Nasution, Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan dan Resolusi Bank Doddy Zulverdi.
Kemudian Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis Ferdinan Dwikoraja Purba, Ex-officio LPS dari Kementerian Keuangan Suminto (Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan), dan Ex-officio LPS dari Bank Indonesia Aida Suwandi Budiman.
Presiden Prabowo juga melantik Mathias Fakhiri dan Aryoko Rumaropen sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Periode 2025—2030, jajaran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Akhmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri dan dr. Benny Octavianus sebagai Wakil Menteri Kesehatan.
Pelantikan Dony sebagai Kepala BP BUMN beserta Aminuddin dan Tedi sebagai Wakil Kepala BP BUMN sore ini pun mengakhiri tugas Kementerian BUMN yang saat ini resmi bertransformasi sebagai Badan Pengaturan BUMN. Perubahan itu juga sesuai dengan revisi UU BUMN yang telah disetujui oleh DPR RI pada Kamis (2/10).
