Bengkayang (ANTARA) - Komisi II DPRD Kabupaten Bengkayang, Kalbar mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan pada kunjungan konsultasi ke Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat.
"Konsultasi ini untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat pembangunan infrastruktur jalan di Bengkayang," ujar Wakil Ketua DPRD Bengkayang, Esidorus, Rabu.
Dia mengatakan, pentingnya percepatan pembangunan dan pemeliharaan ruas jalan nasional yang melintasi Kabupaten Bengkayang, terutama yang menghubungkan wilayah perbatasan Jagoi Babang dan Anjungan.
Ruas tersebut dinilai strategis karena menjadi jalur utama mobilitas masyarakat sekaligus penopang kegiatan ekonomi lintas kabupaten dan perbatasan.
Esidorus menyampaikan bahwa di tengah keterbatasan anggaran daerah akibat efisiensi fiskal, diperlukan dukungan penuh pemerintah pusat melalui BPJN untuk memprioritaskan pembangunan jalan dan jembatan yang bersifat strategis nasional.
"Kami berharap pemerintah pusat melalui Direktorat Bina Marga dan BPJN Kalbar dapat memberikan prioritas terhadap pembangunan dan pelebaran ruas jalan nasional Anjungan–Jagoi Babang. Infrastruktur ini menjadi urat nadi konektivitas ekonomi masyarakat Bengkayang,” ujarnya.
Selain peningkatan kualitas jalan, Komisi II juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan proyek agar sesuai dengan kebutuhan lapangan.
DPRD menilai, keterpaduan antara kebijakan pusat dan daerah menjadi kunci dalam menciptakan pembangunan infrastruktur yang efektif dan berkelanjutan.
Dia memandang bahwa pembangunan infrastruktur jalan tidak hanya berorientasi pada konektivitas fisik, tetapi juga sebagai bagian dari upaya pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedalaman dan perbatasan.
Dia berharap, lewat kolaborasi lintas level pemerintahan ini mampu mempercepat realisasi proyek-proyek strategis di Bengkayang.
Sehingga berorientasi pada kepentingan masyarakat akan mendorong peningkatan konektivitas, mempercepat arus barang dan jasa, serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat perbatasan Kalimantan Barat.
