Bengkayang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat (Kalbar) menegaskan komitmennya untuk memperkuat kebijakan perlindungan anak melalui penerapan sistem Kabupaten Layak Anak (KLA) secara berkelanjutan.
"Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang unggul sejak usia dini, dengan memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan dan kesempatan tumbuh kembang yang optimal," ujar Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis pada evaluasi penyelenggaraan kabupaten layak anak di Bengkayang, Rabu.
Bupati mengatakan, anak merupakan potensi strategis penentu kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Karena itu, ia menilai, kebijakan pembangunan daerah harus berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.
“Anak adalah pilar utama pembangunan bangsa. Jika mereka dibiarkan tumbuh tanpa perlindungan, maka generasi kita akan lemah dan tidak produktif. Karena itu, pemerintah daerah harus hadir menjamin hak-hak anak secara menyeluruh,” ujar Bupati.
Ia menjelaskan, kebijakan Kabupaten Layak Anak merupakan sistem pembangunan yang mengintegrasikan peran pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin perlindungan anak. Dengan pendekatan ini, diharapkan terbentuk keluarga dan lingkungan yang sayang anak serta kebijakan daerah yang berperspektif anak.
Menurutnya, evaluasi penyelenggaraan KLA menjadi momentum penting untuk menilai sejauh mana capaian pembangunan yang sudah dilakukan serta mengidentifikasi tantangan yang masih dihadapi, seperti keterbatasan data terpilah anak dan kapasitas pelaksana di lapangan.
“Melalui evaluasi ini, kita ingin melakukan penilaian yang objektif dan menemukan solusi atas kendala yang ada agar target KLA di Bengkayang bisa naik ke tingkat Nindya bahkan Utama pada tahun 2025,” katanya.
Bupati Darwis memaparkan sejumlah langkah strategis yang telah dilakukan, antara lain memperkuat koordinasi gugus tugas KLA dari tingkat kabupaten hingga desa dan kelurahan, mengembangkan program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), serta mendorong partisipasi anak melalui Forum Anak di berbagai tingkatan.
Selain itu, Pemkab Bengkayang juga memperkuat kerja sama dengan dunia usaha, lembaga masyarakat, dan media dalam menyediakan fasilitas ramah anak serta memastikan akses anak terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.
“Kami juga telah mengintegrasikan indikator Kabupaten Layak Anak ke dalam perencanaan pembangunan daerah,” tambahnya.
Meski demikian, ia mengakui masih banyak aspek yang perlu dibenahi. Tantangan seperti peningkatan kapasitas SDM pelaksana, penguatan peran desa atau kelurahan layak anak, serta penanganan kasus kekerasan terhadap anak secara cepat dan berkeadilan masih menjadi fokus pembenahan pemerintah daerah.
Bupati Bengkayang juga menginstruksikan gugus tugas KLA untuk melakukan inovasi percepatan pembangunan KLA. Ia berharap seluruh pihak dapat bekerja dengan semangat kolaborasi dan komitmen untuk memastikan anak-anak di Bengkayang tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah.
“Mulai tahun ini, kita juga meluncurkan lomba kecamatan dan desa layak anak. Ini diharapkan memicu semangat di tingkat lokal agar seluruh wilayah di Bengkayang bisa menjadi lingkungan yang benar-benar ramah anak,” kata Darwis.
Dengan penguatan kebijakan dan sinergi lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Bengkayang menargetkan capaian Kabupaten Layak Anak yang lebih baik pada 2025, sebagai wujud nyata komitmen melindungi dan menyejahterakan generasi penerus daerah.
