Pontianak (ANTARA) - Tim Pengendalian dan Pengawasan (Timdu Dalwas) Provinsi Kalimantan Barat bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan menggencarkan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPBU untuk memastikan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
"Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 998/RO-EKON/2025 tentang Pembentukan Tim Pengendalian dan Pengawasan Penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) pada Konsumen Pengguna Tertentu di Kalimantan Barat, serta Surat Perintah Tugas Sekda Kalbar Nomor 094.2/439/RO-EKON.B," kata Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Edi Mangun di Pontianak, Kamis.
Edi mengatakan Timdu Dalwas memeriksa sistem penyaluran BBM jenis JBT Solar di SPBU guna memastikan seluruh transaksi menggunakan QR Code yang terhubung dengan nomor polisi kendaraan. Namun, tim masih menemukan adanya modifikasi atau penyalahgunaan QR Code oleh kendaraan lain yang tidak terdaftar, yang berpotensi menyebabkan penyaluran BBM subsidi menjadi tidak tepat sasaran.
Selain itu, ditemukan pula sejumlah truk dengan tangki berukuran tidak standar yang berpotensi melakukan pengisian melebihi volume yang diizinkan. Kondisi ini menjadi perhatian serius tim pengawas karena dapat mengganggu distribusi dan menyebabkan kelangkaan di lapangan.
"Pengawasan terhadap BBM subsidi, khususnya jenis JBT Solar, sangat penting karena berdampak langsung pada kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan mobilitas ekonomi masyarakat," katanya.
Pada inspeksi yang dilaksanakan, Timdu Dalwas juga meminta pihak pengelola SPBU untuk meningkatkan ketelitian operator dalam memverifikasi QR Code dan mencocokkan dengan unit kendaraan sebelum pengisian BBM dilakukan. Bila ditemukan penyalahgunaan, operator wajib segera melapor ke Pertamina untuk dilakukan pemblokiran QR Code terkait.
Sebagai bagian dari upaya mengatasi antrean panjang, SPBU 63.7810.02 kini telah menerapkan sistem digitalisasi antrian berbasis barcode bagi kendaraan truk, ekspedisi, dan bus yang akan mengisi BBM subsidi. Sistem ini memungkinkan kendaraan melakukan pindai barcode sebelum antre, sehingga waktu pengisian dan urutan kendaraan dapat diatur otomatis oleh sistem digital.
"Penerapan sistem digital ini efektif mengurangi kemacetan dan memastikan proses pengisian berlangsung lebih tertib. Model seperti ini diharapkan dapat diadopsi oleh SPBU lainnya di Kalimantan Barat," katanya.
Sementara itu, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Edi Mangun, menyampaikan apresiasi atas sinergi lintas instansi dalam pengawasan penyaluran BBM bersubsidi tersebut.
“Pertamina sangat mengapresiasi kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan seluruh stakeholder. Melalui sistem digital berbasis QR Code dan pengawasan bersama, kami memastikan penyaluran BBM subsidi lebih transparan dan tepat sasaran. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi akan diterapkan secara tegas,” ujar Edi.
Ia menambahkan, digitalisasi sistem distribusi menjadi kunci pengawasan energi bersubsidi yang efektif sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat penerima manfaat.
"Kami berharap model kolaborasi seperti ini dapat diperkuat dan menjadi contoh pengawasan berkelanjutan di seluruh lembaga penyalur BBM di Kalimantan Barat," katanya.
