Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) melibatkan berbagai pihak dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh kabupaten dan kota.
"Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan baku, stabilitas harga, serta kelancaran distribusi pangan bergizi bagi masyarakat, terutama anak-anak sekolah penerima manfaat," kata Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson di Pontianak, Sabtu.
Dia mengatakan kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut dilaksanakan bersama pemerintah daerah, Satgas Pangan, dan sejumlah instansi terkait guna memetakan permasalahan serta memperkuat koordinasi penyediaan bahan pangan bergizi di lapangan.
"Kami melakukan rapat monitoring dan evaluasi bersama sejumlah pihak untuk memastikan pendataan yang akurat dan pengembangan variasi menu di setiap daerah agar program MBG berjalan optimal. Saya juga minta setiap daerah mendata pemasok bahan baku dengan baik dan memperbanyak variasi menu, seperti ikan, agar tidak monoton," tuturnya.
Ia menjelaskan, hasil evaluasi yang dilakukan akan menjadi dasar dalam penyusunan langkah-langkah strategis Pemprov Kalbar untuk mengatasi tantangan penyediaan bahan pangan bergizi, termasuk ketersediaan stok dan hambatan distribusi di beberapa daerah.
"Kami sudah menerima laporan terkait kesulitan penyediaan bahan pangan bergizi, terutama bagi anak-anak sekolah. Karena itu, kami ingin memperoleh data yang lebih akurat mengenai pasokan pangan lokal agar bisa segera dicarikan solusi," katanya.
Menurut Harisson, seluruh hasil laporan dari kabupaten dan kota akan dibahas lebih lanjut bersama Satgas Pangan Kalbar untuk menemukan akar permasalahan di lapangan.
"Kami ingin memastikan kendala utama yang dihadapi, baik dari sisi pasokan maupun tenaga kerja di dapur MBG, agar dapat segera diatasi," kata Harisson.
Sementara itu, Kepala Perum Bulog Kanwil Kalbar, Rasiwan, yang juga hadir dalam rapat, menjelaskan bahwa secara nasional pasokan pangan mengalami penurunan. Namun, Bulog telah menyiapkan skema kerja sama dengan pemerintah daerah untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras premium di pasaran.
"Bulog menjamin kepastian pasokan dan stabilisasi harga melalui sistem keagenan yang saling menguntungkan antara Bulog dan mitra daerah," kata Rasiwan.
Ia menambahkan, tingginya biaya transportasi menjadi salah satu kendala utama dalam menekan harga beras di tingkat daerah.
"Kami sudah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) Rp15.400 per kilogram, namun permintaan untuk menjual di bawah Rp12.000 sulit dipenuhi karena biaya transportasi yang tinggi," ujarnya.
Melalui pelibatan lintas sektor ini, Pemprov Kalbar berharap pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta berkelanjutan dalam mendukung peningkatan gizi masyarakat dan ketahanan pangan daerah.
