Singkawang (ANTARA) - Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Kalimantan Barat mendorong pemerintah daerah mengajukan penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) dan LPG guna memenuhi kebutuhan masyarakat di setiap kabupaten/kota.
Dalam Road Show dan pertemuan pengurus DPC Hiswana Migas se-Kalbar di Aula Hotel Sentosa Singkawang, Minggu, Ketua DPC Hiswana Migas Kalbar, Rudi Mahalli Ilyas mengatakan penambahan kuota menjadi kebutuhan mendesak seiring meningkatnya kebutuhan energi serta pertumbuhan jumlah konsumen di daerah.
Karena itu, pihaknya meminta setiap pengurus Hiswana di daerah menjalin komunikasi intensif dengan kepala daerah.
“Penambahan kuota BBM maupun LPG hanya bisa dilakukan jika ada rekomendasi kepala daerah. Kami mendorong seluruh DPC untuk aktif berkoordinasi agar usulan kuota benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan,” ujarnya.
Rudi menegaskan usulan penambahan kuota tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam pertemuan yang menghadirkan DPC Hiswana Migas dari Landak, Bengkayang, Singkawang dan Sambas.
Menurut dia, penyesuaian kuota penting dilakukan agar distribusi energi berjalan lancar dan tidak menimbulkan potensi kelangkaan.
Selain isu kuota, pertemuan itu juga membahas sejumlah persoalan operasional SPBU dan agen LPG di daerah, termasuk soal margin penjualan yang tidak mengalami kenaikan selama lebih dari satu dekade.
Kondisi tersebut dinilai menekan pelaku usaha karena tidak sejalan dengan kenaikan UMR dan kewajiban pemenuhan regulasi yang semakin besar.
“Banyak aturan yang harus dipenuhi SPBU, sementara margin belum berubah selama 10 tahun. Melalui forum ini kami memperjuangkan agar ada perhatian dan evaluasi ke depan,” katanya.
Ia berharap sinergi dan komunikasi antara Hiswana Migas, pemerintah daerah, dan pihak Pertamina dapat diperkuat agar kebutuhan energi masyarakat dapat dipenuhi secara optimal.
“Pertemuan ini juga menjadi sarana silaturahmi sekaligus menyamakan langkah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota Hiswana Migas Kalbar,” ujarnya.
