Bengkayang (ANTARA) - Pemerintah Kota Singkawang,Kalbar meneguhkan kembali komitmennya sebagai salah satu kota paling toleran di Indonesia melalui penyelenggaraan Konferensi Kota Toleran (KKT) yang digagas Setara Institute, di Singkawang, Senin.
Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie mengatakan, pertemuan ini menjadi ruang strategis bagi kepala daerah untuk berbagi pengalaman dalam menguatkan nilai toleransi di daerah masing-masing.
"Singkawang menjadi tuan rumah KKT 2025, dan ara kepala daerah dari enam kota peraih 10 besar Kota Tertoleran 2024, yakni Salatiga, Semarang, Pematang Siantar, Sukabumi, Bekasi dan Kediri," ujarnya.
Menurut dia, kehadiran para pemimpin daerah tersebut menjadi bukti bahwa semangat toleransi terus tumbuh dan menjadi bagian penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang rukun.
Wali Kota juga menekankan bahwa Singkawang sejak lama hidup dalam keberagaman budaya, agama, dan suku. Ia menyebut bahwa harmoni tersebut tercermin dari kehidupan sehari-hari masyarakat yang biasa mendengar suara azan, lonceng gereja, serta instrumen tradisi kelenteng yang berdampingan tanpa menimbulkan gesekan sosial.
Ia menilai keberagaman tersebut bukan hanya menjadi ciri khas kota, tetapi telah menjadi ruh kehidupan yang terus dijaga oleh seluruh komponen masyarakat. Menurutnya, fondasi kebersamaan yang kuat inilah yang menjadikan Singkawang konsisten berada di jajaran kota paling toleran di Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga mengapresiasi peran 17 paguyuban suku dan budaya yang selama ini menjadi penggerak penting dalam menjaga keharmonisan sosial.
"Paguyuban inilah yang ikut berperan aktif dalam memediasi perbedaan, memperkuat solidaritas, serta mendukung kegiatan lintas budaya di Kota Singkawang," ujarnya.
Dia berharap, konferensi tersebut mampu memperkuat jejaring kolaborasi antar daerah dan melahirkan inisiatif baru yang dapat memperkokoh Singkawang sebagai kota yang menempatkan toleransi sebagai kekuatan utama dalam pembangunan.
Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan, menilai forum ini bukan sekadar agenda pertemuan, melainkan wadah dialog langsung antar kepala daerah untuk merumuskan langkah konkret penguatan nilai toleransi.
Ia menyebut, gagasan KKT hadir dari tradisi tukar gagasan para pemimpin daerah yang selama ini sering berdiskusi mengenai praktik baik dalam menjaga kerukunan.
Halili menegaskan bahwa toleransi dan modal sosial merupakan fondasi pembangunan yang tidak dapat dipisahkan.
"Keberhasilan suatu daerah dalam membangun masyarakat bergantung pada kemampuan menjaga rasa saling percaya, menghormati perbedaan, dan menciptakan ruang hidup yang aman bagi semua kelompok," ujarnya.
