Bengkayang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bengkayang memperkuat komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui keikutsertaan dalam rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi perbaikan tata kelola pemerintahan Tahun 2025 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis mengatakan, evaluasi yang dilakukan KPK menjadi instrumen penting untuk memperkuat reformasi birokrasi serta memastikan proses pembangunan berjalan transparan dan bebas dari praktik penyimpangan.
“Forum ini bukan sekadar agenda tahunan, tetapi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Evaluasi KPK memberikan perspektif objektif yang sangat kita butuhkan untuk terus berbenah,” ujarnya di Bengkayang, Selasa.
Ia menekankan bahwa Pemkab Bengkayang berkomitmen memperluas ruang partisipasi publik, meningkatkan kualitas layanan, dan menjadikan transparansi sebagai budaya kerja di seluruh perangkat daerah.
“Pemerintah Kabupaten Bengkayang berkomitmen membangun pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan responsif. Transparansi bukan hanya kewajiban administratif, tetapi nilai yang harus dihidupi seluruh aparatur,” kata dia.
Bupati Bengkayang juga menyampaikan apresiasi kepada KPK RI atas pendampingan dan bimbingan yang terus diberikan, terutama dalam upaya memperkuat sistem pencegahan korupsi melalui supervisi dan monitoring.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada KPK yang terus mendampingi pemerintah daerah. Hasil evaluasi ini akan menjadi pijakan bagi kami untuk menetapkan langkah strategis yang lebih optimal ke depan,” ujarnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Bupati berharap rekomendasi yang dihasilkan dapat segera diimplementasikan, termasuk penguatan sistem pengadaan barang dan jasa, manajemen aset, pelayanan publik, serta peningkatan integritas aparatur.
“Kami berharap forum ini menghasilkan rekomendasi yang konkret dan dapat langsung kita tindak lanjuti demi kemajuan Bengkayang,” ujarnya.
