BPKP Kalbar dorong Perumdam Tirta Khatulistiwa perkuat manajemen risiko

Pontianak (ANTARA) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat mengarahkan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak memperkuat penerapan manajemen risiko sebagai instrumen strategis menjawab ekspektasi publik, bukan sekadar pemenuhan kepatuhan.

"Manajemen risiko tidak boleh dimaknai sebatas kepatuhan. Ia harus menjadi alat strategis untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan dan mendukung keberhasilan pemerintah daerah," kata Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Rudy M Harahap saat membahas penerapan manajemen risiko Perumdam Tirta Khatulistiwa di Pontianak, Rabu.

Ia mengatakan perumdam perlu memiliki program mitigasi risiko yang komprehensif terhadap berbagai potensi hambatan yang dapat muncul dalam pelaksanaan program strategis perusahaan.

Ia menjelaskan risiko yang perlu dilakukan mitigasi mencakup risiko sosial, sumber daya manusia, keuangan, hingga risiko akibat perubahan kebijakan pemerintah.

Setiap upaya mitigasi, katanya, harus diterjemahkan ke dalam strategi dan rencana aksi yang konkret.

"Tanpa rencana aksi yang jelas, program strategis yang baik sekalipun berpotensi gagal," katanya.

Ia juga menyoroti peran strategis Perumdam Tirta Khatulistiwa dalam menopang kinerja Pemerintah Kota Pontianak, tidak hanya melalui layanan air bersih, tetapi juga melalui pengelolaan sistem penagihan retribusi sampah yang terintegrasi dalam sistem billing perumdam.

Selain itu, ia menekankan pentingnya mitigasi risiko terhadap rencana pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) dengan nilai investasi besar yang dicanangkan Pemerintah Kota Pontianak.

"Program manajemen risiko perumdam bukan hanya untuk kepentingan internal perusahaan, tetapi juga untuk menjaga akuntabilitas APBD Kota Pontianak. Apalagi investasi SPAL direncanakan mencapai sekitar Rp1 triliun," katanya.

Menurut dia, ke depan pengelolaan air limbah secara terintegrasi dengan layanan air bersih merupakan keniscayaan.

Oleh karena itu, manajemen perumdam harus mengantisipasi risiko sejak dini agar tetap menjadi bagian utama dalam ekosistem layanan tersebut.

"Jika tidak dikelola dengan baik, bisa saja kepercayaan publik menurun dan pengelolaan limbah dialihkan ke badan baru, sehingga potensi pendapatan daerah justru hilang," ujarnya.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang membuka kegiatan tersebut, menyatakan manajemen risiko menjadi kunci dalam mengidentifikasi berbagai persoalan krusial di lapangan, mulai dari intrusi air laut hingga tingkat kebocoran jaringan distribusi air yang saat ini masih berada di angka 30,6 persen.

"Air bersih berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat. Saya minta kebocoran jaringan bisa ditekan hingga di bawah 28 persen," katanya.

Direktur Perumdam Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak Abdullah mengatakan penerapan manajemen risiko sebagai penting untuk mengawal seluruh rantai penyediaan air bersih yang memiliki kompleksitas tinggi, mulai dari pengelolaan air baku Sungai Kapuas hingga distribusi ke pelanggan.

"Di setiap tahapan terdapat risiko. Karena itu, kami membutuhkan pendampingan BPKP agar potensi risiko dapat diantisipasi sejak awal," ujarnya.