Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap proyek strategis daerah tahun 2026 guna memastikan seluruh tahapan pelaksanaan berjalan transparan dan sesuai ketentuan.
Inspektur Kabupaten Bogor Arif Rahman di Cibinong, Selasa, mengatakan langkah tersebut merupakan komitmen Bupati Bogor Rudy Susmanto dalam memperkuat pencegahan korupsi melalui pengawasan sejak tahap perencanaan hingga proses pelelangan proyek pembangunan.
Menurut Arif, sejumlah perangkat daerah telah mengikuti rapat koordinasi bersama KPK, termasuk ekspose proyek strategis yang dilaksanakan pada 23 Februari 2026. Dalam forum tersebut, KPK memberikan pertimbangan serta rekomendasi agar pelaksanaan proyek tetap berada pada koridor regulasi.
Ia menjelaskan, pendampingan tersebut tidak hanya difokuskan pada proyek strategis, namun juga membuka ruang bagi organisasi perangkat daerah (OPD) untuk berkonsultasi terkait kegiatan nonstrategis apabila dibutuhkan.
“Dengan pendampingan KPK, kami mendapatkan arahan jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ini langkah luar biasa Bupati Bogor agar proyek strategis di Kabupaten Bogor berjalan transparan dan aman dari masalah di kemudian hari,” kata Arif.
Ia menegaskan peran Inspektorat sebagai lembaga pengawas internal turut diperkuat agar setiap rekomendasi yang diberikan dapat menjadi masukan bagi OPD dalam melaksanakan proyek-proyek bernilai anggaran besar.
Pendampingan KPK, lanjutnya, diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan daerah sekaligus meminimalkan potensi pelanggaran administrasi maupun hukum selama pelaksanaan kegiatan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman sekaligus Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bogor Eko Mujiarto berharap pendampingan tersebut dapat terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya.
Ia menilai kehadiran KPK sebagai pendamping memberi kepastian dalam pelaksanaan program pembangunan sehingga seluruh target kegiatan dapat tercapai sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku.
“Dengan pendampingan ini, program yang dilaksanakan berjalan sesuai ketentuan yang ada, sesuai target yang direncanakan, sehingga semua kegiatan dapat berjalan lancar,” ujar Eko.
Pemkab Bogor memastikan kolaborasi dengan KPK akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga integritas pembangunan dan meningkatkan profesionalisme pengelolaan proyek strategis di daerah.
Pewarta: M Fikri SetiawanUploader : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
