Sekda Kalbar: Program BSPS serap tenaga kerja dan bangkitkan ekonomi

Pontianak (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson menilai percepatan penyediaan rumah layak huni dan penguatan ekonomi lokal melalui kolaborasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) serta skema pembiayaan mampu menyerap tenaga kerja dan membangkitkan perekonomian daerah.

"Kolaborasi ini ditandai dengan kegiatan Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang digelar di Pontianak dan melibatkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harisson, BP Tapera, BRI, PNM, dan SMF," kata Harisson di Pontianak, Kamis.

Dia menjelaskan, dalam forum tersebut, Menteri PKP menekankan bahwa pembangunan rumah rakyat memiliki efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian.

"Pembangunan rumah rakyat bukan hanya soal tempat tinggal. Ketika satu rumah dibangun, ada tukang yang bekerja, sopir truk yang mengangkut material, warung yang hidup, industri bahan bangunan yang bergerak, hingga perbankan dan asuransi yang terlibat. Ini membuka banyak lapangan pekerjaan," tuturnya.

Ia juga menegaskan pentingnya pengendalian tata ruang agar pembangunan rumah tidak mengorbankan lahan produktif dan tetap menjaga ketahanan pangan.

Secara nasional, program BSPS telah mendukung lebih dari 13 ribu unit rumah. Di Kalimantan Barat, jika hanya mengandalkan APBD, capaian rumah rakyat diperkirakan sekitar 106 unit. Namun, dengan dukungan pemerintah pusat serta sinergi program nasional, jumlah tersebut dapat meningkat signifikan.

Selain perumahan, perhatian juga diberikan pada penguatan akses pembiayaan UMKM. Pemerintah mendorong penyaluran kredit usaha mikro di bawah Rp100 juta tanpa jaminan dengan bunga 6 persen per tahun, atau sekitar 0,5 persen per bulan.

"Kita harus bisa mengalahkan rentenir dalam kecepatan dan kemudahan akses. Jika mereka bisa cair cepat, maka perbankan harus lebih cepat, lebih mudah, dan tetap aman bagi masyarakat kecil," katanya.

Harisson menegaskan dukungan penuh pemerintah provinsi terhadap program ini, termasuk penyediaan data, percepatan administrasi, serta koordinasi lintas sektor.

Pemprov Kalbar juga mempermudah pengembang dengan menekan biaya operasional dan mempercepat proses perizinan, termasuk pembebasan PBG dan BPHTB bagi rumah MBR.

Harisson menambahkan, sekitar 10.000 pelaku UMKM di Pontianak dan Singkawang membutuhkan akses permodalan cepat dan terjangkau. Pemerintah berharap bank-bank penyalur, termasuk Bank Kalbar, dapat bersaing dengan rentenir dalam memberikan layanan kredit.

"Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pembiayaan, percepatan pembangunan rumah rakyat dan penguatan UMKM di Kalimantan Barat diharapkan dapat berjalan optimal, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan," kata dia.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.