Pemprov Kalbar--Kodam XII/TPr percepat pengadaan dapur MBG

Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Kodam XII/Tanjungpura memperkuat sinergi untuk mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan fokus utama pembangunan dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Namun, upaya percepatan tersebut masih menghadapi tantangan ketersediaan lahan yang memenuhi aspek legalitas," kata Sekda Kalbar Harisson saat menerima kunjungan Kepala Penerangan Kodam XII/Tanjungpura Kolonel Inf. Yusub Dody Sandra di Pontianak, Rabu.

Harisson mengatakan dapur MBG merupakan infrastruktur kunci dalam menjamin distribusi makanan bergizi bagi anak-anak penerima manfaat. Karena itu, kesiapan lahan dengan status hukum yang jelas menjadi syarat utama percepatan pembangunan fasilitas tersebut.

"Yang dibutuhkan saat ini adalah lahan dengan legalitas jelas, baik bersertifikat maupun hak milik. Jika lahan siap, dapat segera diusulkan ke pemerintah pusat untuk diproses pembangunannya," tuturnya.

Ia mengakui ketersediaan lahan milik pemerintah daerah, khususnya di kawasan perkotaan Kalbar, masih terbatas dan belum seluruhnya memenuhi kriteria yang dipersyaratkan.

Meski demikian, pemerintah daerah terus berupaya mempercepat dukungan setelah sebelumnya belum terlibat penuh pada tahap awal program sehingga pemahaman teknis pelaksanaan masih terbatas.

"Setelah berkoordinasi dengan gubernur dan meminta dilibatkan, pemerintah daerah kini aktif mendukung implementasi program MBG," katanya.

Sementara itu, Kapendam XII/Tanjungpura Kolonel Inf. Yusub Dody Sandra menyatakan TNI tengah melakukan pendataan serta kajian menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG di daerah. Evaluasi mencakup proses produksi makanan, kesiapan dapur, hingga sistem pendukung operasional.

"Kami mengumpulkan data dan mengevaluasi pelaksanaan program, termasuk meninjau kesiapan fasilitas dapur dan proses produksi makanan. Ini penting untuk melihat progres sekaligus mengidentifikasi dukungan lanjutan yang dibutuhkan," tuturnya.

Harisson menambahkan, implementasi MBG di wilayah perkotaan relatif berjalan lancar. Namun di kawasan pedesaan dan daerah terpencil, pengelolaan SPPG umumnya dilaksanakan pemerintah desa dengan pengawasan tenaga kesehatan.

"Di daerah terpencil, pengelolaan dilakukan pemerintah desa, sedangkan kualitas gizi diawasi tenaga kesehatan dan ahli gizi puskesmas. Prioritasnya menjaga mutu makanan bagi anak-anak," kata dia.

Selain meningkatkan pemenuhan gizi, program MBG juga dinilai memberi dampak ekonomi melalui pembukaan lapangan kerja serta pemberdayaan masyarakat.

"Program ini tidak hanya memperbaiki gizi anak, tetapi juga mendorong ekonomi lokal karena menciptakan peluang kerja," kata Harisson.

Ia menyambut positif keterlibatan TNI dalam pendampingan lapangan, terutama dalam aspek kedisiplinan dan pengawasan teknis guna menjamin keamanan pangan.

"Kedisiplinan TNI penting untuk memastikan proses berjalan baik dan mencegah risiko seperti keracunan makanan," katanya.