"Kubu Raya memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan wilayah. Karena itu, kami berharap adanya kebijakan anggaran yang lebih proporsional dan adil dari pemerintah provinsi," kata Sujiwo dalam keterangan yang diterima di Pontianak, Jumat
Menurut Sujiwo, Kubu Raya memiliki sejumlah keunggulan yang menjadi dasar pentingnya peningkatan perhatian dari pemerintah provinsi, di antaranya sebagai daerah penyangga ibu kota provinsi, wilayah hinterland Kota Pontianak, serta kontributor ekonomi terbesar kedua di Kalimantan Barat.
Ia menegaskan, Musrenbang tidak sekadar menjadi tahapan administratif dalam penyusunan APBD, tetapi harus menjadi momentum bagi pemerintah provinsi untuk menghadirkan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan daerah.
Selain itu, Sujiwo juga menyoroti kondisi bantuan keuangan dari pemerintah provinsi yang dinilai masih terbatas, terutama bantuan reguler yang bersumber dari eksekutif.
"Selama ini, anggaran yang kami terima lebih banyak berasal dari pokok pikiran (pokir) DPRD yang sifatnya penugasan. Sementara bantuan reguler dari provinsi masih belum optimal," katanya.
Ia menambahkan, kebutuhan pembangunan di Kubu Raya terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk yang menempatkan daerah tersebut sebagai salah satu wilayah terpadat di Kalimantan Barat.
"Kami tidak meminta perlakuan khusus, tetapi perhatian yang proporsional. Adil itu tidak harus sama rata, melainkan sesuai dengan kebutuhan dan kontribusi daerah," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harisson menegaskan bahwa pemerintah provinsi tetap berkomitmen menyalurkan bantuan pembangunan secara merata dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran yang dimiliki.
Ia menjelaskan, penyaluran bantuan dilakukan secara bergilir antar kabupaten/kota agar pemerataan pembangunan dapat tercapai di seluruh wilayah Kalimantan Barat.
"Kami harus mengatur secara objektif sesuai kemampuan anggaran. Aspirasi daerah tetap kami tampung dan akan dibahas untuk menentukan skala prioritas pembangunan," kata Harisson.
Melalui forum Musrenbang RKPD 2027 tersebut, diharapkan terbangun kesepahaman antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Pewarta: Rendra OxtoraUploader : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
