Kubu Raya minta bantuan peralatan pemadam karhutla ke pemerintah pusat

Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat mengusulkan bantuan peralatan pemadam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kepada pemerintah pusat setelah daerah itu tidak masuk dalam daftar penerima bantuan pada tahun ini.

"Untuk Kubu Raya kita tidak kebagian bantuan alat pemadam kebakaran," kata Sekda Kubu Raya, Yusran Anizam di Sungai Raya, Rabu.

Yusran menegaskan, permintaan tersebut disampaikan usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Antisipasi dan Pengendalian Karhutla di Aula Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup di Jakarta, Senin (6/4).

Dia mengatakan, keputusan tersebut menjadi perhatian serius mengingat Kubu Raya termasuk wilayah dengan tingkat kerawanan karhutla yang tinggi, terutama karena luasnya lahan gambut serta keberadaan sejumlah obyek vital.

Ia menjelaskan, karakteristik wilayah Kubu Raya yang didominasi lahan gambut membuat kebakaran cenderung berulang setiap tahun. Kondisi tersebut diperparah dengan letak sejumlah kawasan strategis, seperti bandara serta instalasi militer, yang berisiko terdampak jika kebakaran tidak segera ditangani.

"Karhutla di Kubu Raya ini sudah rutin terjadi dan berada dekat kawasan strategis," tuturnya.

Menyikapi hal itu, pemerintah daerah akan segera mengajukan proposal resmi kepada pemerintah pusat guna memperoleh dukungan peralatan pemadam kebakaran yang dinilai sangat mendesak.

Yusran menduga tidak masuknya Kubu Raya dalam daftar penerima bantuan kemungkinan disebabkan keterbatasan anggaran pemerintah pusat, sehingga harus menetapkan skala prioritas pada daerah tertentu.

"Mungkin karena pendanaan terbatas, sehingga ada prioritas daerah tertentu," katanya.

Selain itu, ia juga membuka kemungkinan bahwa data dan informasi yang disampaikan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat belum sepenuhnya lengkap, sehingga memengaruhi proses penentuan penerima bantuan.

"Kita masih positive thinking, mungkin informasi dari kita belum lengkap. Ini yang akan kita perbaiki," kata Yusran.

Ia memastikan pemerintah kabupaten akan bersikap proaktif dengan segera melaporkan kondisi tersebut kepada bupati serta mempercepat pengajuan proposal bantuan ke pemerintah pusat.

"Kita akan buat usulan resmi untuk memohonkan bantuan, karena ini sangat mendesak," katanya.