Kalbar jadikan BPD pilar utama penopang pembangunan daerah

Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menempatkan Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai pilar utama dalam menopang pembangunan daerah, terutama dalam memperkuat pembiayaan sektor produktif dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Langkah tersebut kami diwujudkan melalui penguatan tata kelola dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya Bank Kalbar, yang dinilai mampu menjaga keseimbangan antara fungsi komersial dan pelayanan publik," kata Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, di Pontianak, Rabu.

Ria Norsan menegaskan bahwa keberadaan BPD tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"BPD harus menjadi motor penggerak pembangunan, termasuk dalam mendukung pembiayaan UMKM, infrastruktur daerah, dan sektor-sektor produktif lainnya," tuturnya.

Menurut dia, penguatan peran Bank Kalbar menjadi bagian dari komitmen Pemprov dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan prinsip good governance.

Dalam implementasinya, Bank Kalbar berhasil menunjukkan kinerja positif dengan meraih predikat Bintang 5 dalam ajang TOP BUMD Awards 2026. Capaian tersebut menjadi indikator keberhasilan dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) sekaligus menjaga kualitas layanan kepada masyarakat.

"Prestasi ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan, bukan sekadar penghargaan," katanya.

Selain memperkuat fungsi intermediasi keuangan, BPD juga diharapkan mampu memberikan kontribusi optimal terhadap PAD melalui dividen, sehingga mendukung kemandirian fiskal daerah.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) menekankan pentingnya pengelolaan BUMD secara profesional agar mampu mencapai full cost recovery serta margin keuntungan yang sehat.

Kepala BSKDN, Yusharto Huntoyungo, menyebutkan bahwa BUMD, termasuk BPD, harus mampu menjaga keseimbangan antara orientasi bisnis dan pelayanan publik guna memastikan keberlanjutan usaha.

"BUMD harus dikelola secara efisien dan akuntabel agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah," katanya.

Secara nasional, BUMD memiliki kontribusi signifikan dengan total aset mencapai Rp1.240 triliun, ekuitas Rp339 triliun, serta laba Rp24,1 triliun. Kondisi ini menunjukkan bahwa BUMD, termasuk BPD, memiliki potensi besar sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Pemprov Kalbar pun menegaskan akan terus memperkuat peran Bank Kalbar sebagai lembaga keuangan daerah yang tidak hanya berdaya saing, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Dengan strategi tersebut, BPD diharapkan mampu menjadi instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperluas akses pembiayaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat," kata dia.