Menko Polkam minta Kalbar cegah Karhutla sejak dini

Pontianak (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sejak dini menyusul meningkatnya ancaman kebakaran yang telah terdeteksi sejak awal 2026.

"Fakta ini menegaskan bahwa ancaman kebakaran di Kalimantan Barat telah nyata muncul sejak awal tahun dan memerlukan kewaspadaan yang terus-menerus," kata Djamari saat Apel Kesiapsiagaan Karhutla di Pontianak, Kamis.

Ia menegaskan, potensi karhutla di Kalbar tidak bersifat lokal, melainkan tersebar di berbagai wilayah sehingga membutuhkan kesiapsiagaan terpadu lintas sektor, baik pemerintah pusat, daerah, maupun pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan data yang disampaikan, tren kebakaran di Kalbar menunjukkan fluktuasi. Pada 2024, luas lahan terbakar tercatat sekitar 1.919 hektare, kemudian meningkat signifikan pada 2025 menjadi sekitar 23.118 hektare. Sementara pada 2026 hingga 31 Maret, luas lahan terbakar telah mencapai sekitar 10.600 hektare, meski luasan yang berhasil ditangani masih relatif kecil dibandingkan total kejadian.

Djamari juga menyoroti sebaran karhutla yang terjadi di sejumlah daerah seperti Kubu Raya, Sambas, Ketapang, Mempawah, dan Kayong Utara. Kondisi ini, menurutnya, menunjukkan bahwa ancaman karhutla harus direspons secara menyeluruh di seluruh kabupaten/kota.

"Ancaman tersebut tidak bersifat lokal semata tetapi tersebar di seluruh kabupaten dan kota," tuturnya.

Ia menambahkan, karakteristik lahan gambut di Kalimantan Barat menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan karhutla, karena api dapat merambat di bawah permukaan tanah dan sulit dipadamkan sepenuhnya.

Selain itu, faktor iklim turut memperbesar risiko kebakaran. Berdasarkan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), awal musim kemarau 2026 diperkirakan datang lebih cepat, dengan potensi peningkatan risiko kebakaran pada semester kedua tahun ini.

Djamari menekankan bahwa peringatan dini yang telah disampaikan sejak awal tahun harus direspons dengan langkah antisipatif tanpa menunggu puncak musim kemarau.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengatakan upaya pencegahan harus dilakukan sebelum kebakaran terjadi, salah satunya melalui pemanfaatan peringatan dini dan intervensi cuaca.

"Sebelum itu terjadi, BMKG memberikan peringatan kepada kita semua, dan BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca," katanya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa pemerintah memprioritaskan upaya pencegahan dengan melibatkan berbagai pihak sejak tahap awal.

"Pada saat pencegahan, kami kemudian bergerak," kata dia.

Ia menambahkan, penanganan karhutla telah dibagi secara jelas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sehingga seluruh pihak diharapkan dapat berperan aktif dalam menekan risiko kebakaran.

Pemerintah berharap langkah pencegahan dini yang diperkuat di Kalimantan Barat dapat meminimalkan dampak karhutla, baik terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, maupun aktivitas ekonomi daerah.