Pemkot sosialisasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Singkawang Barat

Kawasan ini berpotensi dikembangkan menjadi destinasi wisata bahari dengan dukungan kuliner olahan hasil laut, sehingga memberi nilai tambah bagi nelayan

Singkawang (ANTARA) - Pemerintah Kota Singkawang, Kalimantan Barat, menyosialisasikan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat, sebagai langkah strategis memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat pesisir berbasis potensi lokal.

Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie di Singkawang, Selasa, mengatakan sosialisasi kepada nelayan dan warga setempat, sebagai tindak lanjut atas persetujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI terhadap proposal yang diajukan pemerintah setempat.

“Proposal yang kita ajukan telah mendapat persetujuan, dan saat ini kita mulai masuk tahap sosialisasi kepada masyarakat Kuala,” ujarnya.

Ia menyebut pembangunan KNMP telah memasuki fase krusial yang menentukan keberhasilan implementasi di lapangan, sehingga diperlukan dukungan semua pihak agar target pengerjaan dapat tercapai tepat waktu.

“Kami berharap program ini bisa menjadi pendongkrak perekonomian masyarakat, khususnya di Kelurahan Kuala,” katanya.

Menurut dia, posisi kawasan yang berdampingan dengan wisata mangrove menjadi peluang besar untuk mengembangkan ekosistem ekonomi baru berbasis pariwisata bahari.

“Kawasan ini berpotensi dikembangkan menjadi destinasi wisata bahari dengan dukungan kuliner olahan hasil laut, sehingga memberi nilai tambah bagi nelayan,” ujarnya.

Untuk mendukung pengembangan kawasan, Pemerintah Kota Singkawang juga menyiapkan infrastruktur dasar seperti penyediaan air bersih dan penataan penerangan kawasan guna meningkatkan kenyamanan dan daya tarik lingkungan.

Dia optimistis program tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pesisir yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus menjadikan Kelurahan Kuala sebagai kawasan unggulan berbasis kelautan dan perikanan.

Sementara itu, Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Anam Tofani, mengatakan pengelolaan KNMP ke depan akan berbasis kelembagaan koperasi guna memperkuat tata kelola dan kemandirian ekonomi masyarakat.

“Pengurus koperasi nantinya akan mendapatkan pembekalan dari pemerintah pusat terkait manajemen dan pengelolaan kampung nelayan,” katanya.

Ia menambahkan, berdasarkan hasil survei, kesiapan lahan dan administrasi dinilai telah memenuhi syarat, sehingga pembangunan fisik diperkirakan dapat dimulai sebelum Juni 2026.

“Ini menjadi salah satu yang tercepat di Kalimantan Barat dalam tahap persiapan,” ujarnya.

Menurut dia, keberadaan KNMP akan membuka peluang ekonomi yang lebih luas, tidak hanya dari hasil tangkapan ikan segar, tetapi juga pengembangan produk olahan yang bernilai tambah.