Singkawang (ANTARA) - Pemerintah Kota Singkawang menargetkan percepatan pengukuran balita mencapai 85 persen pada tahun 2026 sebagai upaya mempercepat penurunan angka stunting di daerah tersebut.
Staf Ahli Wali Kota Singkawang Bidang Kemasyarakatan dan SDM Antin Suprihatin, mengatakan persoalan stunting masih menjadi prioritas pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.
“Karena itu pemerintah terus memperkuat layanan kesehatan masyarakat melalui posyandu serta berbagai program pendukung lainnya,” kata Antin di Singkawang, Sabtu.
Berdasarkan data elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), cakupan pengukuran balita di Kota Singkawang pada tahun 2025 baru mencapai 48,35 persen. Sementara pada triwulan pertama tahun 2026, capaian tersebut kembali menurun menjadi 39,99 persen.
Menurut Antin, angka tersebut masih jauh di bawah target nasional sebesar 85 persen sehingga diperlukan langkah percepatan dan keterlibatan seluruh pihak untuk meningkatkan cakupan layanan pengukuran balita di masyarakat.
Selain rendahnya cakupan pengukuran, angka prevalensi stunting di Kota Singkawang pada tahun 2025 juga tercatat mengalami kenaikan menjadi 15,68 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 13,65 persen.
“Persiapan yang dilakukan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah balita di Kota Singkawang sehingga dapat mencapai target nasional sebesar 85 persen dan menurunkan angka stunting di Kota Singkawang menjadi di bawah 18 persen,” ujarnya.
Ia menegaskan keberhasilan program percepatan penurunan stunting tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan dukungan lintas sektor mulai dari perangkat daerah, tenaga kesehatan, kader posyandu hingga masyarakat.
“Dalam melaksanakan program prioritas tentu saja tidak bisa dilakukan sendiri. Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan serta masyarakat melalui kader posyandu untuk bersama-sama mewujudkan dan mendukung program ini,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kota Singkawang Achmad Hardin, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut Program Prioritas Kota Singkawang Bidang Kesehatan Tahun 2026 sekaligus menandatangani Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat tentang percepatan penurunan stunting.
Menurut Hardin, pengukuran balita secara rutin menjadi langkah penting untuk mendeteksi kondisi gizi dini anak sehingga intervensi dapat dilakukan lebih cepat apabila ditemukan permasalahan gizi.
“Kegiatan ini merupakan upaya penguatan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, salah satu kegiatannya yaitu pengukuran balita secara rutin setiap bulan baik di posyandu, puskesmas maupun kunjungan rumah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dengan data pengukuran yang lebih akurat dan merata, petugas kesehatan dapat segera memberikan penanganan kepada balita yang terindikasi mengalami gangguan pertumbuhan maupun risiko stunting.
“Dengan pengukuran yang merata, apabila ditemukan permasalahan gizi pada balita, maka penanganan dapat segera dilakukan sehingga risiko stunting dapat ditekan sedini mungkin,” ujarnya.
Saat ini Kota Singkawang memiliki 173 posyandu yang tersebar di lima kecamatan dan 26 kelurahan dengan jumlah balita yang tercatat dalam aplikasi e-PPGBM mencapai 14.843 anak.
Namun hingga Maret 2026, capaian pengukuran balita masih berada di angka 39,99 persen sehingga pemerintah daerah menilai perlunya penguatan koordinasi dan partisipasi masyarakat agar target nasional dapat tercapai.
“Ini menjadi suatu tanggung jawab besar kita bersama, jadi mohon dukungan dan dukungan semua pihak agar tahun ini data pengukuran balita dapat mencapainya lebih baik,” kata Hardin.
Pewarta: NarwatiUploader : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
