Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya melakukan langkah rasionalisasi anggaran untuk menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah tekanan fiskal akibat perubahan kebijakan pusat dan percepatan transformasi digital.
"Kita bukan hanya menghadapi turbulensi digital, tapi juga badai kebijakan. Ini realita yang harus dihadapi dengan siasat berbeda-beda," kata Bupati Kubu Raya Sujiwo di Sungai Raya, Jumat.
Sujiwo mengatakan kondisi keuangan daerah saat ini menghadapi tantangan berat yang tidak hanya dialami Kubu Raya, tetapi juga sejumlah daerah lain di Indonesia.
Menurut dia, dinamika kebijakan pemerintah pusat yang berubah cepat turut memengaruhi kemampuan daerah dalam menyusun strategi pengelolaan anggaran secara optimal.
Ia menyebut sejumlah daerah bahkan mengalami kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran akibat tekanan fiskal yang terjadi saat ini.
“Ini bukan hanya masalah Kubu Raya. Dari Sabang sampai Merauke banyak daerah merasakan hal yang sama, bahkan lebih parah,” ujar dia.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melakukan rasionalisasi belanja dengan menurunkan ambang batas belanja dari 3,5 persen menjadi 2,5 persen.
Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta melakukan efisiensi belanja operasional dan memangkas pengeluaran konsumtif yang dinilai tidak berdampak langsung terhadap pelayanan publik.
Sujiwo mengatakan evaluasi menyeluruh terhadap struktur belanja daerah dilakukan tahun ini agar fondasi anggaran pada tahun depan menjadi lebih kuat dan adaptif terhadap perubahan kebijakan nasional.
Di tengah upaya efisiensi tersebut, pemerintah daerah memastikan tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tetap dibayarkan penuh sebesar 100 persen.
Ia mengungkapkan sejumlah kepala perangkat daerah mengusulkan agar rasionalisasi lebih diarahkan pada Dana Penunjang Daerah dibanding memangkas program prioritas maupun TPP pegawai.
“Banyak yang menyarankan program dirasionalisasi saja, TPP jangan,” katanya.
Meski demikian, Sujiwo menegaskan penyesuaian terhadap pos belanja nonprioritas tetap perlu dilakukan sebagai langkah menjaga keseimbangan fiskal daerah.
Ia juga mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah tetap optimistis menghadapi ketidakpastian arah kebijakan pusat pada tahun mendatang.
“Kita tidak boleh patah arang. Semua harus menyesuaikan dengan situasi, tetapi pelayanan kepada masyarakat tetap harus berjalan,” ujar dia.
Pewarta: Rendra OxtoraUploader : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
