Singkawang (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang, Kalimantan Barat, menekankan pentingnya perbaikan dan akurasi data dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) sebagai dasar utama untuk memastikan peningkatan dampak layanan dasar yang diterima masyarakat.
"Rakor tersebut menjadi forum evaluasi rutin lintas perangkat daerah untuk mengukur capaian enam bidang layanan dasar SPM, sekaligus mengidentifikasi kendala dalam proses pelaporan dan pelaksanaan program di lapangan," ujar Sekretaris Daerah Kota Singkawang Dwi Yanti saat memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi SPM Tahun 2025–2026 di Singkawang, Kamis.
Dia menilai enam bidang SPM yang menjadi fokus evaluasi meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, serta sosial.
Sekda Dwi Yanti menegaskan bahwa SPM tidak boleh hanya dipandang sebagai kewajiban administrasi, tetapi harus menjadi instrumen utama dalam mengukur kualitas pelayanan publik dan pemenuhan hak dasar masyarakat.
“SPM bukan hanya kewajiban administrasi, tetapi cerminan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Oleh karena itu, data yang dilaporkan harus valid, akurat, dan sesuai kondisi di lapangan,” kata Dwi Yanti.
Ia menyebut capaian SPM Kota Singkawang menunjukkan tren peningkatan dari 81,79 persen pada triwulan IV 2024 menjadi 85,58 persen pada triwulan IV 2025.
"Peningkatan tersebut didorong oleh perbaikan layanan kesehatan dasar, penambahan ruang kelas, peningkatan akses air bersih, serta penguatan penanganan kebencanaan di tingkat kelurahan," ujarnya.
Namun demikian, capaian sementara triwulan I 2026 masih berada pada angka 33,09 persen karena sebagian data dari perangkat daerah masih dalam proses pemutakhiran.
Dwi Yanti juga menyoroti sejumlah persoalan yang masih terjadi dalam pelaporan SPM, seperti keterlambatan input data oleh operator perangkat daerah, belum sinkronnya data antar-OPD, serta perbedaan pemahaman terhadap indikator SPM terbaru.
Untuk itu, ia meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bersama Dinas Komunikasi dan Informatika memperkuat pendampingan teknis melalui bimbingan dan pelatihan bagi operator SPM di seluruh perangkat daerah.
Menurut dia, perbaikan kualitas data menjadi kunci agar kebijakan yang diambil pemerintah daerah benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan SPM tidak hanya diukur dari angka capaian, tetapi dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.
“Angka capaian tinggi tidak berarti jika masyarakat masih mengalami kesulitan akses layanan kesehatan, anak tidak sekolah masih ada, atau infrastruktur dasar belum memadai. Yang kita kejar adalah dampaknya,” ujarnya.
Melalui penguatan data dan evaluasi berkala ini, dia berharap pemenuhan SPM dapat berjalan lebih terukur, terintegrasi, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan dasar masyarakat secara berkelanjutan.
Pewarta: NarwatiUploader : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
