LSM lingkungan kritisi pelanggaran komitmen nol deforestasi Grup APRIL

Pontianak (ANTARA) - Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan mengkritisi keputusan Grup APRIL menunjuk PT Industrial Forest Plantation (IFP) dan PT Mayawana Persada (MP) sebagai pemasok serat kayu baru karena dinilai bertentangan dengan komitmen nol deforestasi dan keberlanjutan yang selama ini diklaim perusahaan.

"Setelah kehilangan pasokan akibat banjir di Sumatra, APRIL mengaktifkan perusahaan pelaku deforestasi terbesar di Indonesia yang memiliki rekam jejak konflik dengan masyarakat serta menghancurkan habitat satwa langka dan dilindungi," kata Juru Kampanye Auriga Nusantara Vicky Soerjono melalui keterangannya di Pontianak, Rabu.

Dia mengatakan kritik muncul setelah APRIL mengumumkan kedua perusahaan tersebut sebagai pemasok pada 28 Mei 2026.

Berdasarkan laporan sejumlah organisasi lingkungan pada 2023 dan 2024, IFP dan MP disebut memiliki rekam jejak deforestasi, konflik agraria, serta aktivitas yang mengancam habitat satwa dilindungi, seperti Orangutan Kalimantan, Rangkong, Beruang Madu, dan Owa Berjanggut Putih.

Vicky Soerjono mengatakan langkah tersebut dilakukan setelah APRIL kehilangan sebagian pasokan bahan baku akibat pencabutan izin sejumlah perusahaan pasca-banjir besar dan longsor yang melanda Sumatera pada akhir 2025.

Selain menunjuk pemasok baru, APRIL juga menjadi sorotan karena mengubah batas waktu (cut-off date) deforestasi dari 2015 menjadi akhir 2020 dalam peninjauan kebijakan Sustainable Forest Management Policy (SFMP) 2.0.

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Refki Saputra menilai perubahan tersebut berpotensi membuka peluang masuknya pasokan kayu dari kawasan yang sebelumnya tidak memenuhi standar keberlanjutan perusahaan.

Refki juga menyoroti dugaan keterkaitan antara MP dan IFP dengan grup usaha Royal Golden Eagle (RGE) yang memiliki hubungan dengan APRIL. Menurutnya, terdapat indikasi tumpang tindih direksi, komisaris, dan bentuk pengendalian lainnya yang menunjukkan kedekatan operasional kedua pihak.

Kritik terhadap APRIL bukan pertama kali terjadi. Pada 2020 perusahaan tersebut juga mendapat sorotan karena salah satu pemasoknya masih melakukan konversi hutan setelah batas waktu yang ditetapkan dalam komitmen keberlanjutan perusahaan.

Organisasi lingkungan juga mengkhawatirkan rencana ekspansi kapasitas produksi APRIL yang diperkirakan meningkatkan kebutuhan kayu dari 14 juta meter kubik menjadi 21 juta meter kubik per tahun.

"Kondisi itu dinilai berpotensi meningkatkan tekanan terhadap hutan alam jika tidak diimbangi pengelolaan rantai pasok yang transparan dan berkelanjutan," kata dia.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.