Singkawang perkuat tata kelola pengadaan obat untuk layanan kesehatan

Singkawang (ANTARA) - Pemerintah Kota Singkawang, Kalimantan Barat memperkuat tata kelola pengadaan obat sebagai langkah strategis menjamin ketersediaan obat yang aman, bermutu, berkhasiat, dan terjangkau masyarakat dalam mendukung pelayanan kesehatan secara berkualitas.

Sekda Kota Singkawang Dwi Yanti mengatakan tata kelola pengadaan obat tidak dapat dipandang hanya sebagai proses pengadaan barang, melainkan bagian penting dari strategi pembangunan kesehatan daerah yang mencakup perencanaan kebutuhan, penganggaran, distribusi, pengawasan, hingga akuntabilitas penggunaan anggaran.

"Ketersediaan obat yang aman, bermutu, berkhasiat, dan terjangkau merupakan hak masyarakat sekaligus menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan. Karena itu, tata kelola pengadaan obat harus menjadi perhatian bersama," katanya dalam Lokakarya Tata Kelola Pengadaan Obat yang digelar di Singkawang, Jumat.

Sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), pihaknya memastikan setiap anggaran yang dialokasikan untuk sektor kesehatan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Menurut dia, efisiensi dan transparansi dalam pengadaan obat tidak hanya menjadi tuntutan regulasi, tetapi juga bentuk tanggung jawab pemerintah memberikan pelayanan kesehatan secara optimal.

Dwi menjelaskan berbagai reformasi kebijakan pengadaan barang dan jasa dilakukan pemerintah pusat telah mendorong peningkatan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas.

Namun demikian, pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari fluktuasi harga obat, ketersediaan pasokan, ketepatan perencanaan kebutuhan, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang mengelola pengadaan.

Oleh karena itu, ia menilai lokakarya tersebut menjadi forum penting merumuskan solusi atas berbagai persoalan tersebut melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dia berharap, hasil penelitian dan diskusi yang disampaikan Tim Peneliti PROmeds Fakultas Farmasi Universitas Pancasila dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam menjamin ketersediaan obat di daerah.

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Singkawang terus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk dalam pengelolaan sektor kesehatan.

"Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga kualitas tata kelola, integritas penyelenggara, dan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Tata kelola yang baik akan menghadirkan pelayanan kesehatan yang cepat, berkualitas, serta didukung ketersediaan obat yang memadai bagi masyarakat," ujarnya.

Lokakarya tersebut dihadiri Tim Peneliti PROmeds dan Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, Ketua DPRD Kota Singkawang, Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang, BPJS Kesehatan, serta sejumlah organisasi perangkat daerah terkait.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.