Sorong (ANTARA) - Satuan Tugas (Satgas) Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Satuan Tugas MBG, kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan tenaga ahli gizi guna meningkatkan kualitas layanan bagi penerima manfaat.
Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau di Sorong, Senin, mengatakan evaluasi untuk menindaklanjuti berbagai masukan masyarakat, terutama terkait menu makanan yang dinilai belum sesuai dengan kebutuhan gizi maupun selera penerima manfaat.
"Hari ini kami mengundang seluruh pihak terkait untuk mengevaluasi perkembangan SPPG di Kota Sorong, mendengarkan berbagai kendala di lapangan, sekaligus memperbarui data pelaksanaan Program MBG di Papua Barat Daya," katanya.
Hingga saat ini terdapat 21 SPPG beroperasi di Papua Barat Daya, sedangkan beberapa lainnya tahap persiapan dan penghentian operasional sementara (suspend) untuk perbaikan.
Program tersebut telah menjangkau lebih dari 79 ribu peserta didik serta sekitar 50 ribu penerima manfaat dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Ia menjelaskan salah satu kendala utama pelaksanaan MBG adalah keterbatasan pasokan bahan pangan lokal, seperti sayuran, buah-buahan, telur, dan daging ayam, sehingga sebagian kebutuhan masih harus didatangkan dari luar daerah.
Kondisi itu berdampak pada variasi menu yang terbatas dan memicu kejenuhan di kalangan peserta didik karena menu yang disajikan cenderung berulang.
Selain itu, proses pendataan penerima manfaat masih menghadapi kendala karena sebagian sekolah belum menyerahkan data peserta didik secara lengkap, termasuk Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), sebagaimana dipersyaratkan BGN.
Hal serupa juga terjadi pada kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, di mana sebagian masyarakat masih enggan menyerahkan dokumen kependudukan karena khawatir data pribadi disalahgunakan.
"Padahal data tersebut diperlukan untuk memastikan penerima manfaat benar-benar sesuai dengan sasaran program," ujarnya.
Ia juga menyoroti belum optimal pelaksanaan MBG di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), padahal masyarakat di daerah tersebut dinilai lebih membutuhkan intervensi pemenuhan gizi.
Menurut Ahmad, standar operasional yang diterapkan saat ini masih menjadi tantangan bagi investor untuk membangun SPPG di wilayah 3T karena jumlah penerima manfaat relatif sedikit.
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mengusulkan pengelolaan program MBG di wilayah 3T dapat diserahkan langsung kepada sekolah berasrama maupun pondok pesantren yang telah memiliki fasilitas penyediaan makanan.
"Usulan ini akan kami sampaikan kepada Badan Gizi Nasional agar pelaksanaan MBG di wilayah 3T lebih efektif dan masyarakat yang paling membutuhkan dapat segera terlayani," katanya.
Ia menambahkan pemerintah daerah mendukung program MBG sebagai salah satu program prioritas nasional, namun tata kelola pelaksanaan perlu terus diperbaiki melalui evaluasi berkala.
Menurut dia, SPPG yang tidak memenuhi standar operasional, seperti persoalan sanitasi, instalasi pengolahan air limbah, maupun kualitas makanan, akan dikenai penghentian operasional sementara hingga seluruh persyaratan dipenuhi.
"Kami ingin pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan kualitas pelayanannya terus meningkat," ujarnya.
Pewarta: Yuvensius Lasa BanafanuUploader : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
