Kalbar optimalkan perdagangan karbon sektor kehutanan

Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya mendukung penguatan tata kelola perdagangan karbon sektor kehutanan sebagai langkah strategis menghadapi perubahan iklim sekaligus membuka peluang ekonomi hijau yang berkelanjutan melalui pemanfaatan potensi hutan di daerah.

"Peresmian Indonesia Forestry Carbon Hub merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola perdagangan karbon nasional. Kalimantan Barat memiliki potensi hutan yang sangat besar sehingga ini menjadi peluang menghadirkan manfaat ekologis sekaligus manfaat ekonomi bagi masyarakat," kata Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan di Pontianak, Selasa.

Dia mengatakan saat menghadiri penyerahan Persetujuan Menteri Kehutanan terkait Perdagangan Karbon dan peresmian Indonesia Forestry Carbon Hub di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin kemarin, dirinya menyampaikan Kalimantan Barat memiliki kawasan hutan yang luas sehingga berpeluang besar berkontribusi dalam pencapaian target penurunan emisi nasional melalui perdagangan karbon yang dikelola secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Ia mengatakan perdagangan karbon tidak hanya menjadi instrumen pelestarian lingkungan, tetapi juga dapat menjadi sumber nilai tambah ekonomi bagi daerah apabila pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan.

"Kami menyambut baik kehadiran Indonesia Forestry Carbon Hub. Ini menjadi instrumen penting untuk mentransformasi cara kita mengelola hutan, bukan hanya menjaga kelestariannya, tetapi juga memberikan nilai ekonomi nyata bagi masyarakat dan daerah melalui mekanisme perdagangan karbon yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan," tuturnya.

Norsan menambahkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat siap memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam mempercepat implementasi perdagangan karbon di daerah, termasuk memberikan kemudahan proses perizinan sesuai ketentuan dan memastikan seluruh pelaku usaha memenuhi standar keberlanjutan.

Norsan menjelaskan, dalam pertemuan tersebut Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan peluncuran Indonesia Forestry Carbon Hub menandai babak baru tata kelola perdagangan karbon sektor kehutanan yang lebih terintegrasi, transparan, dan memiliki daya saing di pasar global.

Menurut dia, sektor kehutanan memegang peranan penting dalam mendukung pencapaian target Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC) Indonesia maupun target Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Melalui platform digital tersebut, pemerintah juga berupaya meningkatkan kredibilitas data penyerapan karbon nasional sekaligus meminimalkan potensi double counting dalam perdagangan karbon.

"Menhut mengatakan bahwa hutan Indonesia tidak hanya dipandang sebagai sumber kayu, tetapi juga sebagai aset ekonomi hijau yang mampu menghasilkan nilai ekonomi berkelanjutan bagi negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Norsan.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.