DJP Kalbar tanamkan kesadaran pajak kepada mahasiswa

Pontianak (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Barat (Kalbar) memperkuat edukasi perpajakan di kalangan mahasiswa sebagai upaya memperluas basis pajak dan menjaga ketahanan fiskal nasional di tengah dinamika ekonomi global.

"Langkah ini diwujudkan melalui program Inklusi Kesadaran Pajak yang dijalankan bersama Universitas Muhammadiyah Pontianak (UMP) dengan mengintegrasikan materi perpajakan ke dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi," kata Pelaksana Harian Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Kalbar Bombong Widarto di Pontianak, Selasa.

Ia mengatakan program diawali dengan koordinasi, sesi berbagi pengalaman, serta bimbingan teknis kepada dosen sebelum materi perpajakan diterapkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

"Tahapan inklusi yang dilaksanakan antara lain koordinasi, sharing session, serta bimbingan teknis kepada tenaga pendidik. Selanjutnya dosen mengimplementasikan materi tersebut melalui Rancangan Pembelajaran Semester," katanya.

Ia menjelaskan implementasi program tidak berhenti pada penyampaian materi di ruang kelas, tetapi juga disertai monitoring dan evaluasi melalui penugasan, kuis, hingga soal ujian guna mengukur tingkat pemahaman mahasiswa mengenai peran pajak dalam pembangunan negara.

Menurut dia, kesadaran membayar pajak menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan penerimaan negara, terutama saat pemerintah menghadapi tantangan ekonomi global yang terus berkembang.

Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak Dr Heriansyah menilai perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang berintegritas serta memiliki kesadaran pajak sejak dini.

"Dunia perkuliahan tidak boleh sekadar menjadi menara gading, melainkan harus berfungsi sebagai laboratorium sosial yang melahirkan generasi emas berintegritas dan sadar pajak," ujar dia.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJP Kalimantan Barat Dudi Efendi Karnawidjaya mengatakan keberhasilan penerimaan negara tidak hanya ditentukan oleh regulasi perpajakan, tetapi juga oleh tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

"Melalui program Inklusi Kesadaran Pajak, dosen memegang posisi yang amat krusial sebagai agen perubahan. Kami berharap mahasiswa tidak hanya memahami aspek teknis perpajakan, tetapi juga memiliki pola pikir bahwa membayar pajak merupakan bentuk gotong royong untuk menjaga kedaulatan bangsa," kata Dudi.

Ia menambahkan tema Hari Pajak 2026, yakni "Perluasan Basis Pajak sebagai Strategi Ketahanan Fiskal di Tengah Dinamika Global", menegaskan pentingnya memperluas basis pajak melalui edukasi dan peningkatan partisipasi masyarakat, termasuk dari lingkungan akademisi.

Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kanwil DJP Kalbar dan Universitas Muhammadiyah Pontianak yang diharapkan dapat memperkuat peran Tax Center sebagai pusat edukasi, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang perpajakan.

Melalui sinergi tersebut, DJP Kalbar berharap lahir generasi muda yang memahami bahwa kepatuhan pajak bukan sekadar kewajiban administrasi, melainkan investasi bersama untuk mendukung pembangunan nasional dan menjaga ketahanan ekonomi Indonesia di masa mendatang.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.